Demokrat ke Kepala Otorita IKN Nusantara: Libatkan Tokoh Adat
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan, meminta proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara melibatkan tokoh adat hingga masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Irwan merespons pelantikan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Yang terpenting lagi adalah pelibatan sejak awal tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan khususnya masyarakat di sekitar IKN juga pemberdayaan sumber daya manusia lokal termasuk pengusaha lokal di Kalimantan Timur mulai dari perencanaan, pembangunan termasuk dalam struktur otoritanya," kata Irwan lewat pesan singkat, Kamis (10/3).
Ia pun mengingatkan, proyek IKN berpotensi mangkrak, serta berdampak pada kesenjangan sosial ekonomi juga infrastruktur, kerusakan lingkungan, akuntabilitas, masalah keamanan nasional. Menurutnya, hal tersebut harus dipastikan sebelum sebelum IKN fungsional.
Lebih lanjut, Irwan mengaku tidak mengenal Bambang secara pribadi. Namun, menurutnya, latar belakang Banbang yang sudah punya pengalaman dalam pemerintahan terkait sektor infrastruktur, transportasi, dan pengembangan wilayah mendukung dalam proyek IKN.
Terpisah, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi berharap Bambang danWakil Kepala Otorita IKN Nusantara terpilih,Dhony Rahajoe,bisa bekerja secara maksimal.
Ia menyatakan, tugas prioritas Bambang setelah dilantik ialah melengkapi struktur Otorita IKN Nusantara. Menurutnya, langkah tersebut penting agar proyek pembangunan IKN Nusantara bisa dijalankan.
"Melengkapi struktur badan otorita. Setelah lengkap, melakukan pembangunan, bisa mengambil alih program pembangunan IKN, khususnya instansi penting yang jadi prioritas," tutur dia.
Jokowi melantik Bambang sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony sebagai Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara.
Bambang merupakan ahli pembangunan infrastruktur dan transportasi. Sementara itu, Dhony merupakan praktisi di bidang properti.
Keduanya akan memimpin proses pembangunan ibu kota baru. Mereka juga akan memimpin pemerintahan daerah di ibu kota baru selama lima tahun ke depan.
Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden. Selama aturan itu belum terbit, maka DKI Jakarta tetap berstatus ibu kota negara.
Sementara, Koordinator Koalisi Pemuda IKN (Kopi IKN) masih menaruh harapan putra-putri daerah Kaltim masuk dalam susunan Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Meski demikian, Presiden Joko Widodo bakal menunjuk penggawa dari lembaga tersebut.
"Perkembangan terkini soal kepala badan otorita tampaknya akan diisi orang pusat dan kami tidak masalah (dengan kebijakan tersebut)," ujar Viko Januardhy, Koordinator Kopi IKN kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (9/3).
Menurut Viko, penunjukan kepala badan otorita merupakan hak prerogatif presiden. Dan itu adalah keputusan terbaik buat Indonesia bagi generasi mendatang. Kendati demikian, pihaknya masih berharap figur-figur tokoh Kaltim tetap masuk dalam pengurusan badan otorita IKN Nusantara. Keinginan itupun sudah disampaikan kepada Mensesneg RI pada 22 Januari 2022 tentang usulan Kepala Badan Otorita IKN.
"Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada orang Kaltim yang duduk dalam struktur pemerintahan nasional, baik itu sebagai menteri atau wakil menteri," tegasnya.
Viko kemudian kembali menegaskan, selama ini Kaltim banyak memberikan kontribusi sumber daya alam atau SDA kepada Indonesia. Mulai dari kayu, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Semua itu dipergunakan untuk pembangunan negara ini. Harapan warga Kaltim masuk ke dalam badan otorita merupakan hal yang logis.
"Orang daerah punya kapasitas, bahkan dengan adanya orang daerah dalam badan otorita persiapan pemindahan IKN semakin lancar," tutur mantan komisioner KPU Kaltim ini.
Tak hanya itu saja, kata dia, ketika orang Kaltim ada dalam badan otorita maka harapan warga Kalimantan secara luas bisa dijembatani. Tak hanya masyarakat yang ada di sekitar ibu kota negara saja, mulai dari Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, Balikpapan hingga Samarinda. Intinya, selama proses pembangunan IKN Nusantara dengan skala besar pasti ada harmonisasi dengan masyarakat sekitar.
Dia menambahkan, dalam UU IKN lampiran II tampak jelas tertera bahwa masyarakat setempat (Kaltim) akan dilibatkan melalui kebijakan afirmatif dalam persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan IKN. Kabar yang menggembirakan tersebut harus disambut sebagai peluang emas dengan sebaik mungkin dengan meningkatkan kompetensi.
"Ya, intinya warga Kaltim jangan sampai ketinggalan kereta saat IKN dipindahkan. Ini merupakan peluang besar," pungkasnya.