Survei LSI: 65,1 Persen Puas Kinerja Jokowi Tolak Pemilu 2024 Mundur

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.

"Mayoritas pemilih Jokowi 2019, bahkan mayoritas yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menentang baik isu penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/3).

Pun demikian dengan pemilih Jokowi di Pilpres 2019. Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA sebesar 58,1 persen responden menentang penundaan Pemilu 2024.

Lihat Juga : PKB Mau Gelar Diskusi Ubah Pasal Pemilu di UUD 1945

Sementara dari sisi tingkat pendidikan, 56,8 persen responden dengan pendidikan tamat SD ke bawah, 73,2 persen responden tamatan SMP ke bawah, 73,8 persen responden tamatan SMA ke bawah, serta 77,2 persen responden tamatan D3 ke atas menyatakan tidak setuju Pemilu 2024 ditunda.

Hasil survei LSI diperoleh dari survei yang digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022, dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling.

Survei dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Usul penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh tiga ketua umum parpol yaitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Lihat Juga : Lukman Hakim PPP Tanya Solusi Jika KPU 'Nyerah' Gelar Pemilu 2024

Namun, pemerintah lewat Menko Polhukam, Mahfud MD dan Kantor Staf Presiden (KSP) telah menyatakan bahwa hingga kini pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan Pemilu. Mahfud berkata bahwa presiden juga telah menyetujui Pemilu digelar 14 Februari 2024.

Sementara itu, Jokowi merespons usul penundaan Pemilu 2024 dengan menyatakan akan tetap berpegang teguh kepada konstitusi. Ia menyampaikan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 membatasi masa jabatan presiden dua periode. Dia akan taat kepada aturan itu.

"Saya adalah presiden yang dipilih melalui sistem demokrasi," kata Jokowi dikutip dari Nikkei Asia, Rabu (9/3).

"Konstitusi memandatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Saya akan selalu menegakkan konstitusi," imbuhnya.

Lihat Juga : Paloh Ditemui Airlangga, Nasdem Tolak Bahas Pemilu 2024 Mundur