Menyambangi Titik Nol Ibu Kota Nusantara

Lepas dari areal titik nol IKN, kami melewati area proyek yang terlihat seperti sodetan. Itulah segmen 3 jalan lingkar IKN yang akan terkoneksi hingga Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jalan lingkar yang menembus Jembatan Pulau Balang sampai kota PPU itu bakal menjadi salah satu infrastruktur utama IKN Nusantara.

Terlihat sejumlah pekerja hingga alat berat sedang melakukan penggalian tanah, dan pemadatan lahan dengan beton untuk proyek jalan tersebut.

Beberapa menit kemudian menelusuri jalan hauling yang menanjak, kami mencapai titik yang digambarkan pengawas pekerjaan proyek di areal titik nol soal kemungkinan lokasi istana negara.

Terlihat jalan kecil yang menuju ke areal pepohonan tanaman hutan industri. Pepohonan di sana terlihat belum dibersihkan seperti areal lain. Tak jauh dari titik tersebut, ada sebuah lahan lapangan yang pepohonannya sudah ditebangi.

Pada Minggu (13/2) pagi itu, CNNIndonesia.com bersua dengan seorang prajurit TNI yang sedang melakukan pengukuran lahan sebidang yang sudah dibersihkan dari tanaman HTI tersebut.

CNNIndonesia.com mengonfirmasi lagi mengenai kemungkinan titik lokasi istana, dia pun menggambarkan sejauh ini diperkirakan areal berupa gang kecil di bawah itulah yang akan menjadi lokasi masuk Istana Negara. Sementara lahan yang sudah dibersihkan yang tengah diukurnya tersebut kelak akan menjadi markas sementara TNi selama proyek IKN.

Lihat Juga : Ridwan Kamil Pesimistis IKN yang Ditinggali PNS: Pasti Sangat Sepi

Pekerja meratakan dan memadatkan jalan dengan alat berat di bakal KIPP IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sehari setelahnya, saat ikut mendampingi Puan meninjau IKN, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun membeberkan rencana soal markas militer di wilayah tersebut. Dari mulai untuk pengamanan proyek IKN, hingga jangka panjang.

Jangka panjang, Andika mengatakan di kawasan IKN Nusantara itu bakal dibangun pangkalan tiga matra yakni angkatan darat, laut, dan udara. Tiga matra pasukan itu akan terintegrasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

"Kira-kira total semuanya untuk [matra] darat, laut dan udara itu 4.500 hektare," ujar dia kala itu.

Masing-masing kesatuan, katanya memiliki kebutuhan berbeda untuk luas pangkalan. Kemudian, ketiga satuan ini bakal dilengkapi dengan infrastruktur pendukungnya termasuk alat utama sistem senjata TNI atau alutsista.

"Kami juga akan mengajukan penambahan kepada Kementerian Pertahanan antara 30-50 ribu personel di luar kekuatan TNI saat ini," kata Andika.

Berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, TNI bersama personel Polri dan BIN merupakan bagian dari relokasi penduduk tahap I ke Nusantara.

Pada tahap 1 yakni proses pembangunan dasar, rencana tata kota, dan relokasi pemerintahan. Setelah infrastruktur dasar terpenuhi hingga 2023, relokasi penduduk akan dimulai dari TNI, Polri, dan BIN pada tahun tersebut atau dikatakan sebagai relokasi pelopor. Selanjutnya adalah relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan mulai awal 2024.

Lihat Juga : Jokowi Sarungan Kemah di IKN, Merenung Sebelum Tidur di Tengah Hutan

Helipad dan Menara Pandang IKN

Dari lokasi bakal calon istana itu, CNNIndonesia.com kembali melanjutkan perjalanan menelusuri jalan yang mendaki. Hingga tiba di persimpangan yang masing-masing akan membawa ke lokasi helipad dan menara IKN.

Dari lokasi Helipad itu bisa terlihat area hutan konsesi sejauh mata memandang. Hal yang sama juga terlihat dari lokasi menara pandang IKN yang berada di sisi berbeda.

Dalam pernyataannya pada 1 April 2021 silam, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pembangunan istana negara di ibu kota baru sesuai master plan IKN akan mulai dibangun tahun ini dan selesai pada 2024 untuk menjadi area upacara HUT Proklamasi RI.

"Kami optimistis mudah-mudahan pembangunan Istana Presiden bisa groundbreaking pada tahun ini. Tanggal 17 Agustus 2024 itu presiden bisa melaksanakan 17 Agustus-an di ibu kota negara baru," katanya kala itu.

Kepindahan kantor Presiden RI ke Nusantara sebelum 17 Agustus 2024 itu pun tercantum dalam buku saku IKN yang diterbitkan Bappenas.

"Presiden merencanakan untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024, tapi kita masih lihat dulu seperti apa kondisinya," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Regional II Bappenas, Mohammad Roudo dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Rabu (2/2/2022).

Lanskap wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang dipandang dari ketinggian, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sebagai informasi, wilayah titik nol IKN atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP) saat ini masih merupakan bagian dari konsesi PT IHM.

Dalam diskusi daring Beranda Nusantara pada 23 Februari 2022 , Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan KIPP akan dibagi menjadi tiga klaster.

Klaster tersebut terdiri dari pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Setiap klaster akan dirancang agar tetap memenuhi kebutuhan hunian dan kawasan komersial. Pembangunan KIPP juga akan menjadi fokus utama pembangunan IKN untuk tahap pertama.

Lihat Juga : Jokowi Minta Bambang Susantono Bikin Peradaban Baru di IKN

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membeberkan tahap pertama pembangunan IKN diawali dengan melakukan reboisasi hutan di inti pusat pemerintahan.

"Rencana pembangunan IKN akan dimulai tahap pertama di inti pusat pemerintahan. Dan diawali upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dulu," kata Jokowi dalam acara 'Beranda Nusantara, Menuju Ibu Kota Negara Baru, Rabu (23/2).

Selanjutnya, pemerintah akan membangun berbagai infrastruktur dasar di kawasan tersebut. Merujuk pada lampiran UU 3/2022, rencana pembangunan pengembangan IKN ke dalam 3 fase yakni 2022-2024, 2024-2030, dan 2030-2045. Pada tahap 1 yakni proses pembangunan dasar, rencana tata kota, dan relokasi pemerintahan.

Dalam beleid itu diatur proyeksi wilayah daratan IKN mencapai 256.142 hektare yang terbagi ke dalam tiga bagian: 6.671 ha Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP (Kec Sepaku, PPU), 56.180 ha Kawasan IKN/KIKN (Kec Sepaku, PPU- Kec Loa Kulu, Kukar), dan 199.962 Ha Kawasan Pengembangan IKN/KPIKN (Kec Sepaku, Kec Penajam (PPU)-Kec Loa Kulu, Kec Samboja, Kec Loa Janan, Kec Muara Jawa (Kukar)).