Menakar Siasat PKB dan Golkar Bermanuver Tunda Pemilu 2024

Sementara soal Airlangga, menurut Adi, manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar itu untuk meredam isu keretakan koalisi pemerintah.

Selama ini, menurutnya koalisi pemerintah selalu kompak terhadap suatu isu. Namun, ketika wacana penundaan pemilu dilempar ke publik, sejumlah partai justru terang-terangan menyatakan penolakan.

Lihat Juga : Luhut Klaim Pemilih Demokrat, Gerindra, PDIP Dukung Pemilu Ditunda

"Makanya komunikasi politik itu dibangun minimal untuk redam itu (keretakan koalisi) Kenapa NasDem? Karena NasDem selama ini sikap politik tegas tentang penundaan dan yang datang adalah Airlangga, yang notabene sahabat lama (Surya Paloh) dulu di Golkar," kata Adi.

Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi berpendapat serupa.

Menurutnya, ada kemungkinan orang di lingkaran istana yang meminta Airlangga untuk bermanuver agar partai koalisi memiliki suara yang sama soal penundaan pemilu.

"Arahnya kan udah keliatan sebelum didatangi Airlangga bahwa NasDem menolak, kemudian beberapa seperti PPP belum punya sikap. PDIP menolak, Gerindra menolak, itu gambaran bahwa harus didekati satu persatu. Mulai lah dengan NasDem karena tentu Surya Paloh senior Golkar," katanya.

Menurutnya, bukan tidak mungkin, PDI Perjuangan akan balik mendukung wacana itu jika nantinya semua partai koalisi menyetujuinya.

"Kalau Pak Surya bisa didekati, tentu yang lain punya peluang," katanya.

Namun ia mengingatkan, manuver PKB dan Golkar itu bisa menjadi blunder, apalagi jika kedua Ketua Umum parpol itu maju pada pilpres selanjutnya.

"Kalau mereka paksakan. Okelah misal terjadi hal seperti itu, dan mereka mencalonkan di 2027 misalnya ya, saya yakin justru tidak akan menguntungkan posisi mereka karena orang akan cap ini adalah orang-orang yang hanya pikirkan kekuasaan semata," katanya.

Lihat Juga : LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih PKB dan Golkar Tolak Tunda Pemilu 2024

Sementara itu, Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), serta Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Padahal, ketua umum dari tiga partai politik (parpol) tersebut merupakan pengusul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hasil itu diperoleh dari survei yang digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022, dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling.

Survei dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Berdasarkan hasil itu, diketahui bahwa 66,2 persen pemilih PKB, 71,6 persen pemilih Golkar, serta 93,7 persen pemilih PAN menolak usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Pemilih PKB sangat setuju atau setuju 26,7 persen, tidak setuju atau sangat tidak setuju 66,2 persen. Pemilih Golkar sangat setuju atau setuju 24,3 persen, tidak setuju atau sangat tidak setuju 71,6 persen. Lalu, PAN setuju atau sangat setuju 6,3 persen, dan tidak setuju atau sangat tidak setuju 93,7 persen," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/3).

Pada momen jajak pendapat yang sama, LSI Denny JA juga mendapati mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.

"Mayoritas pemilih Jokowi 2019, bahkan mayoritas yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menentang baik isu penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/3).

Pun demikian dengan pemilih Jokowi di Pilpres 2019. Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA sebesar 58,1 persen responden menentang penundaan Pemilu 2024.

Sementara dari sisi tingkat pendidikan, 56,8 persen responden dengan pendidikan tamat SD ke bawah, 73,2 persen responden tamatan SMP ke bawah, 73,8 persen responden tamatan SMA ke bawah, serta 77,2 persen responden tamatan D3 ke atas menyatakan tidak setuju Pemilu 2024 ditunda.

Lihat Juga : KOLOM Wacana Presiden 3 periode dan Momen Kejatuhan Soeharto