PPP Desak Luhut Paparkan Big Data Dalih Tunda Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan big data yang diklaim menjadi dasar usulan penundaan Pemilu 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi berharap polemik big data bisa segera berakhir dan klir di tengah masyarakat.

Lihat Juga : Luhut Tolak Buka Big Data soal Penundaan Pemilu 2024

"PPP berharap Pak Luhut menjelaskan secara detail terkait dengan yang dimaksud big data tersebut. Apakah basisnya media sosial?" kata sosok yang akrab disapa Awiek itu saat dihubungi, Rabu (16/3).

Bila basis big data tersebut media sosial, ia melanjutkan, seorang pengguna media sosial bisa memiliki lebih dari satu akun.

Awiek menegaskan PPP taat terhadap konstitusi terkait wacana penundaan pemilu. Menurutnya, penjelasan Luhut soal big data diperlukan untuk mengetahui apakah usul penundaan Pemilu 2024 merupakan sebuah kebutuhan atau tidak.

"Jangan sampai yang terbaca di media sosial itu dobel-dobel dan sehingga persoalan ini segara clear dan apa problemnya sehingga datanya lebih clear. Sehingga kita bisa lihat bahwa ini benar-benar kebutuhan, gitu," katanya.

Senada, politikus PDIP Wanto Sugito juga menunggu penjelasan Luhut soal usul penundaan Pemilu 2024. Ia menyebut usul yang diklaim Luhut dengan menggunakan big data merupakan pandangan pribadi yang menyita perhatian publik.

Lihat Juga : Puan Maharani Kukuh Mau Pemilu-Pilpres Tetap di 2024

"Saya rasa itu pandangan pribadinya Pak Luhut, tetapi punya dampak yang menghabiskan energi di publik pada saat ini. Tapi tentu kita tunggu klarifikasi yang bersangkutan," kata Wanto dalam sebuah diskusi yang berlangsung secara daring.

Sebelumnya, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.

Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

"Itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim Luhut dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Lihat Juga : ANALISIS Retak Koalisi Jokowi: PDIP Vs Luhut Tentukan Nasib Pemilu 2024

Belakangan, Luhut menolak untuk membuka big data yang dia klaim sebagai dasar penundaan Pemilu 2024.

Luhut menyatakan data yang dirinya sampaikan adalah data asli. Politikus Golkar itu mengingatkan saat ini teknologi sudah canggih sehingga memungkinkan untuk membaca preferensi masyarakat.

"Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?" ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, dilansir detikcom, Selasa (15/3).

Infografis - Anggaran Bengkak di Pemilu 2024. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)