Panglima Andika, Kebohongan di Kematian TNI dan Proyek Galian Pasir

Sementara Peneliti Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Hussein Ahmad menilai kasus pengamanan proyek pasir itu membuktikan jika ada masalah operasi militer di Papua. Ia mendorong Andika membongkar kasus ini hingga ke para petinggi yang terlibat.

Hussein menduga terdapat perintah sistematis dalam mengamankan proyek galian pasir yang menewaskan tiga prajurit TNI.

"Jangan sampai yang pangkat kecil seperti yang di proyek pasir ini dikejar-kejar tapi yang besar dibiarkan," kata Hussein.

Hussein mengatakan peristiwa tersebut pun menguak keberadaan militer di Papua sudah beralih menjadi kepentingan bisnis.

Menurutnya, sekelompok elemen masyarakat sipil di bawah Koalisi Bersihkan Indonesia juga sempat melaporkan ada aktivitas militer yang mengamankan proyek investasi di Intan Jaya dalam skala yang cukup besar.

"Temuan ini juga harus ditindaklanjuti," ujarnya.

Lihat Juga : Jejak Kasus 'Kardus Durian' Terendus ke Cak Imin

Kesejahteraan Prajurit di Papua

Terpisah, pegiat Papua Peace and Development Action (PaPeDA) Institute, Ridwan Al-Makassary meminta Andika memperhatikan kesejahteraan prajuritnya yang bertugas di Bumi Cenderawasih.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir serdadu bermain proyek saat misi operasi militer. Ia menduga kasus pengamanan proyek galian pasir ini tak terlepas dari masalah kesejahteraan prajurit.

"Persoalannya aspek kesejahteraan prajurit di lapangan juga menjadi pertanyaan karena ada upaya untuk mencari duit tambahan dengan berbagai cara sehingga integritas prajurit kerap dipertanyakan," katanya.

Ridwan mengatakan terdapat kesenjangan strategi militer dalam meredam konflik dengan praktik prajurit TNI di lapangan. Ia menyebut para petinggi militer yang bertugas di daerah konflik mengerti secara utuh pokok permasalahan di Papua.

"Kerap pimpinan dalam berbagai level yang didrop dan diangkat di Papua lebih karena kedekatan dengan pucuk pimpinan di Jakarta sehingga penguasaan medan dan soliditas dengan kesatuan-kesatuan lain masih problem," ujarnya.

Lihat Juga : Jimly: Pernikahan Ketua MK-Adik Jokowi Bisa Picu Konflik Kepentingan

Selepas kasus kematian tiga prajurit TNI lantaran mengamankan proyek di Papua, Andika mengeluarkan instruksi keras ke jajarannya.

Ia meminta tak ada prajurit yang melakukan pengamanan proyek apapun tanpa persetujuan Panglima Kodam (Pangdam). Mantan KSAD itu juga meminta jajarannya disiplin dan tidak sembarangan dalam bertindak.

"Kelompok bersenjata ini bisa berada di mana saja. Jadi pelajaran kepada Dandim yang ada di seluruh wilayah, termasuk di Papua Barat, untuk tidak pernah main-main. Makanya dalam instruksi saya tidak ada yang melakukan pengamanan proyek apapun kecuali atas perintah Pangdam," kata Andika dikutip dari unggahan di YouTube pribadinya, Selasa (22/3).