Panglima Andika, Kebohongan di Kematian TNI dan Proyek Galian Pasir

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membongkar kebohongan di balik tewasnya tiga prajurit TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Andika mengatakan tiga prajurit itu tewas akibat kelalaian dari komandan kompi pos koramil yang ternyata menugaskan anak buahnya mengamankan proyek galian pasir.

Dari laporan awal, komandan pos itu mengaku anak buahnya tewas ketika sedang patroli. Andika pun geram. Jenderal bintang empat itu meminta kasus ini diproses hukum.

"Tetapi kegiatan yang dilaporkan oleh komandan pos kepada komandan atasnya yaitu komandan batalyon yang waktu itu vicon (virtual conference) dengan saya, nah itu bohong," kata Andika kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/3).

Lihat Juga : Laporkan Luhut Terkait Gratifikasi, LSM Beri Bukti Dokumen ke Polisi

Kasus ini pun mengungkap bobrok operasi militer di Papua. Selain mengamankan Bumi Cendrawasih dari kelompok separatis, ternyata anggota TNI turut mengawal proyek-proyek tertentu, salah satunya galian pasir.

Akademisi dan Peneliti Marapi Advisory & Consulting Bidang Keamanan dan Pertahanan, Beni Sukadis meminta evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Papua. Beni menyoroti arah operasi militer yang tak memiliki target secara rinci.

"Pendekatan keamanan yang sudah dilakukan puluhan tahun ini, belum menunjukkan hasil karena tujuan operasi keamanan yang tidak jelas," kata Beni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (23/3).

"Perintah politik dari pemimpin sipil dalam soal operasi keamanan tidak pernah jelas, apakah memang ingin membasmi OPM atau bagaimana," tambahnya.

Lihat Juga : TNI Jaga Proyek Galian Pasir Berujung Tiga Prajurit Tewas Ditembak KKB

Foto: CNN Indonesia/Fajrian Infografis Warga sipil korban KKB di Papua

Lihat Juga : MRP: Pemekaran Papua untuk Kepentingan Siapa?

Beni menilai pendekatan kesejahteraan yang dirancang oleh sejumlah presiden secara turun menurun juga belum membuahkan hasil yang optimal.

Ia pun mencontohkan kebijakan baru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Menurutnya, pemerintah perlu merombak pendekatan untuk meredam kelompok separatis yang hingga kini masih berjuang untuk memerdekakan diri dari Indonesia.

"Indikator ketidakoptimalan pendekatan kesejahteraan ini terbaca ketika saat ini resistensi kelompok pro kemerdekaan di Papua tidak berkurang atau mereda," ujarnya.

Carut marut pengambilan kebijakan dan pendekatan keamanan yang tak menentu itu dinilai Beni mempengaruhi sikap prajurit TNI untuk memanfaatkan keadaan. Menurutnya, kebijakan yang tak jelas memicu disorientasi prajurit yang bertugas di lapangan.

"Perintah operasi yang tidak jelas sangat bisa menjadi celah bagi siapapun termasuk TNI untuk memanfaatkan keuntungan kelompok atau pribadi masing-masing," katanya.

Beni menilai evaluasi kebijakan pengamanan di Papua secara menyeluruh sangat mendesak. Menurutnya, penting dilakukan asesmen ulang dan penilaian terhadap para prajurit yang kini bertugas di bagian paling Timur wilayah Indonesia tersebut.

Upaya tersebut, kata Beni, diperlukan agar para prajurit TNI memiliki fokus utama ketika bertugas di Papua. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang menimbulkan korban jiwa dari unsur TNI-Polri juga dapat diminimalisir.

"Nampaknya ada hambatan dari sisi taktis yaitu aparat TNI tidak begitu mengetahui kontur wilayah di Papua yang sulit terutama hutan dan gunung," ujarnya.

'Perintah Menyimpang saat Operasi Militer' berlanjut ke halaman berikutnya...

Sementara Peneliti Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Hussein Ahmad menilai kasus pengamanan proyek pasir itu membuktikan jika ada masalah operasi militer di Papua. Ia mendorong Andika membongkar kasus ini hingga ke para petinggi yang terlibat.

Hussein menduga terdapat perintah sistematis dalam mengamankan proyek galian pasir yang menewaskan tiga prajurit TNI.

"Jangan sampai yang pangkat kecil seperti yang di proyek pasir ini dikejar-kejar tapi yang besar dibiarkan," kata Hussein.

Hussein mengatakan peristiwa tersebut pun menguak keberadaan militer di Papua sudah beralih menjadi kepentingan bisnis.

Menurutnya, sekelompok elemen masyarakat sipil di bawah Koalisi Bersihkan Indonesia juga sempat melaporkan ada aktivitas militer yang mengamankan proyek investasi di Intan Jaya dalam skala yang cukup besar.

"Temuan ini juga harus ditindaklanjuti," ujarnya.

Lihat Juga : Jejak Kasus 'Kardus Durian' Terendus ke Cak Imin

Kesejahteraan Prajurit di Papua

Terpisah, pegiat Papua Peace and Development Action (PaPeDA) Institute, Ridwan Al-Makassary meminta Andika memperhatikan kesejahteraan prajuritnya yang bertugas di Bumi Cenderawasih.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir serdadu bermain proyek saat misi operasi militer. Ia menduga kasus pengamanan proyek galian pasir ini tak terlepas dari masalah kesejahteraan prajurit.

"Persoalannya aspek kesejahteraan prajurit di lapangan juga menjadi pertanyaan karena ada upaya untuk mencari duit tambahan dengan berbagai cara sehingga integritas prajurit kerap dipertanyakan," katanya.

Ridwan mengatakan terdapat kesenjangan strategi militer dalam meredam konflik dengan praktik prajurit TNI di lapangan. Ia menyebut para petinggi militer yang bertugas di daerah konflik mengerti secara utuh pokok permasalahan di Papua.

"Kerap pimpinan dalam berbagai level yang didrop dan diangkat di Papua lebih karena kedekatan dengan pucuk pimpinan di Jakarta sehingga penguasaan medan dan soliditas dengan kesatuan-kesatuan lain masih problem," ujarnya.

Lihat Juga : Jimly: Pernikahan Ketua MK-Adik Jokowi Bisa Picu Konflik Kepentingan

Selepas kasus kematian tiga prajurit TNI lantaran mengamankan proyek di Papua, Andika mengeluarkan instruksi keras ke jajarannya.

Ia meminta tak ada prajurit yang melakukan pengamanan proyek apapun tanpa persetujuan Panglima Kodam (Pangdam). Mantan KSAD itu juga meminta jajarannya disiplin dan tidak sembarangan dalam bertindak.

"Kelompok bersenjata ini bisa berada di mana saja. Jadi pelajaran kepada Dandim yang ada di seluruh wilayah, termasuk di Papua Barat, untuk tidak pernah main-main. Makanya dalam instruksi saya tidak ada yang melakukan pengamanan proyek apapun kecuali atas perintah Pangdam," kata Andika dikutip dari unggahan di YouTube pribadinya, Selasa (22/3).