Pemerintah Izinkan Mudik, Pakar Duga Ada Dilema terkait Opini Publik

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menilai pembukaan arus mudik Idulfitri 2022 terkait dilema pemerintah terhadap opini publik. Pasalnya, pelonggaran sudah keburu diterapkan di bidang pariwisata dan gelaran olahraga internasional.

"Dengan adanya relaksasi aktivitas jelang Ramadan dan lebaran, maka kunci utamanya adalah testing dan tracing," kata Anggota Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (24/3).

"Memang kelihatannya pemerintah dilema, karena menghadapi mudik akan berhadapan dengan opini publik. Sementara kemarin-kemarin pemerintah begitu excuse terkait event multinasional seperti olahraga dan pariwisata. Namun di sisi lain Covid-19 masih ada dan bisa berpotensi naik kapan saja," imbuhnya.

Lihat Juga : Syarat Lengkap Mudik Lebaran 2022 yang Disiapkan Pemerintah

Diketahui, dalam beberapa pekan terakhir pemerintah melonggarkan sejumlah penapisan atau screening hingga karantina bagi wisatawan dari luar negeri maupun yang terkait dengan gelaran MotoGP Mandalika.

Hermawan meminta pemerintah mampu melakukan tes dan telusur sesuai cara epidemiologis, yakni memeriksa siapapun kontak erat khususnya transmisi yang terjadi di lingkungan padat penduduk. Warga yang terpapar Covid-19 kemudian harus diberikan edukasi terkait karantina secara terpusat maupun isolasi mandiri.

Selain itu, masyarakat diimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan 5M, di antaranya yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Warga yang belum sama sekali menerima vaksin Covid-19 diminta untuk segera mengakses layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan.

"Dan harus kita ingat penggunaan masker itu utamanya kalau bisa jangan pernah sampai ditinggalkan," kata dia.

Hermawan menilai masih ada potensi kenaikan kasus pascamudik lebaran 2022. Namun kemungkinan kenaikan tidak signifikan seperti dua tahun sebelumnya, asal tidak ditemukan mutasi virus corona baru yang memiliki karakteristik ganas.

Terlebih, apabila cakupan vaksinasi daerah itu tinggi, dan ditambah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 sudah baik. Maka kemungkinan kenaikan kasus tidak akan mengancam fasilitas kesehatan rujukan Covid-19.

"Namun kalau kepatuhan sudah rendah ditambah cakupan vaksinasi yang masih sangat rendah terutama pada lansia, maka tidak mungkin kasus Covid-19 bisa naik lagi," ujar Hermawan.

Lihat Juga : DPR Dukung Vaksinasi Booster Jadi Syarat Mudik Lebaran

Warga pemudik yang sudah menerima vaksin virus corona booster tidak perlu melampirkan hasil negatif pemeriksaan Covid-19 saat melakukan perjalanan mudik. Sementara warga yang baru menerima vaksin dua dosis dan satu dosis tetap harus melampirkan hasil pemeriksaan Covid-19 sebagai syarat mengakses transportasi umum