Jokowi Minta Penanganan Stunting Dilakukan Sejak Calon Pengantin

Presiden Joko Widodo mengatakan pengentasan stunting atau gagal tumbuh mesti ditangani sejak pra-pernikahan. Edukasi terhadap calon pengantin pun didorong.

Hal itu dikatakannya saat meninjau langsung pelaksanaan program perbaikan stunting di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3) pagi.

"Stunting tidak hanya urusan gizi anak, tapi dimulai dari calon pengantin harus disiapkan agar mereka (calon pengantin) tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil, sudah [harus] ngerti betul [calon pengantinnya]," kata Jokowi saat meninjau pelaksanaan program perbaikan stunting.

Untuk itu, kata Jokowi, pendampingan dan edukasi sangat dibutuhkan untuk calon-calon pengantin.

"Karena belum tentu, semua pengantin itu tahu, (karena) meskipun punya uang banyak, tapi kalau enggak tau apa yang harus dilakukan, disiapkan itu bisa menjadi keliru (pencegahan stunting) juga," lanjutnya.

Pihaknya juga mengakui masalah stunting terkait dengan faktor ekonomi. Hal itu terkait dengan fakta rata-rata bahwa anak-anak penyandang stunting kebanyakan berasal dari keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Hari ini saya juga melihat langsung di lapangan rumah-rumah yang kita tahu rata-rata memang yang (anak-anak) stunting itu tinggal di rumah yang tidak layak huni", ujar Jokowi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, memiliki prevalensi stunting mencapai 48,3 persen atau urutan satu prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.

Angka prevalensi stunting di wilayah ini dua kali lipat melampaui batas toleransi badan kesehatan dunia WHO yang memiliki batas toleransi 20 persen.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Desa Kesetnana dipilih menjadi lokasi kunjungan presiden karena mewakili 278 Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sangat berisiko stunting.

Data SSGI 2021 juga menempatkan NTT sebagai provinsi prioritas penanganan stunting dari 12 provinsi prioritas.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir penanganan stunting oleh Jokowi.

"Pak Jokowi bilang stunting sudah mulai ada penurunan. Buat saya, saya tidak puas. Stunting harusnya tidak ada di republik ini dengan anemia. Titik. Bisakah itu dilakukan? Tentunya bisa," ungkap dia, dalam webinar 'Mencegah Stunting untuk Generasi Emas', Kamis (17/3).