Kronologi Penangkapan Buchtar Tabuni: 7 Ditangkap, 2 Polisi Kena Pukul

Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) atau Dewan West Papua Buchtar Tabuni dan enam orang lainnya ditangkap lantaran diduga mengeroyok aparat kepolisian yang hendak membubarkan rapat, Kamis (24/3).

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebutkan bahwa kasus bermula saat tim patroli gabungan dari Polresta Jayapura tengah berkeliling memantau situasi di Kota tersebut.

Dalam patroli itu, kata Kamal, didapatkan infromasi bahwa ada pertemuan terselubung yang dilakukan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sehingga membuat polisi harus melipir ke salah satu rumah di Kamp Wolker, Jayapura, Papua.

"Sampai di sana anggota menyampaikan maksud dan tujuan dengan berdialog bersama mereka. Namun tiba-tiba salah satu anggota kami dikeroyok oleh mereka," kata Kamal kepada wartawan, Kamis (24/3).

Menurutnya, aksi pengeroyokan itu dilakukan oleh sekitar 10 orang. Hal itu membuat polisi yang berada di lokasi kesulitan.

Kamal mengatakan selama pengeroyokan polisi yang bertugas hanya melakukan pembelaan diri menggunakan tangan kosong. Sehingga, salah satunya terkena pukulan dan harus diamankan oleh anggota lain di lokasi.

"Dari kejadian ini dua anggota kami terkena pukulan, yaitu yang berpakaian preman dan yang berdinas. Namun, mereka tidak mengalami luka yang berat," jelas Kamal.

Selain Buchtar, polisi turut mengamankan enam orang lain yang diduga terkait dengan insiden pengeroyokan itu. Mereka saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polresta Jayapura Kota.

"Kami mengimbau kepada masyarakat apabila ingin melakukan perkumpulan atau aksi aksi yang melibatkan banyak orang agar ada pemberitahuan kepada pihak Kepolisian, sehingga dapat mencegah hal hal yang tidak diinginkan," tandasnya.

Buchtar diketahui merupakan mantan dari Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Polisi pun menyebut Buchtar sebagai Ketua Dewan West Papua dari Pemerintahan Sementara ULMWP.

Gerakan ULMWP adalah organisasi yang beruang memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).