Fraksi PAN di DPR Tolak Gorden Rumah Dinas Diganti

CNN Indonesia

Selasa, 29 Mar 2022 19:57 WIB

Fraksi PAN di DPR menilai anggaran Rp48 miliar untuk membeli gorden baru tidak pas dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan akibat pandemi Covid-19. — Fraksi PAN di DPR menolak gorden rumah dinas diganti karena menggunakan anggaran yang besar yakni Rp48 miliar (iStock/xijian)

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR menolak penggunaan anggaran Rp48,7 miliar untuk mengganti gorden di rumah dinas. Anggota Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan rencana itu tidak sesuai dengan situasi ekonomi saat ini.

Menurut Guspardi, anggaran Rp48,7 miliar itu akan lebih baik diprioritaskan untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat. Apalagi, saat ini sejumlah harga pangan mulai naik.

"Jadi anggaran negara yang dialokasikan untuk pengadaan gorden di rumah jabatan anggota tidak pas di saat situasi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan naiknya berbagai kebutuhan pokok masyarakat," kata Guspardi saat dikonfirmasi, Selasa ( 29/3).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Fitra Desak Batalkan Gorden Rp48 M: Anggota DPR Bisa Beli Sendiri

Guspardi mengatakan sejauh ini sudah banyak kalangan yang memprotes rencana pembelian gorden tersebut. Mayoritas mereka yang menolak menganggap ada pemborosan anggaran.

Mengenai hal itu, Dia menjelaskan bahwa rencana pembelian gorden tidak berasal dari anggota DPR. Rencana itu digagas Setjen DPR selaku pihak yang memegang anggaran.

Dia berharap Setjen DPR menunda pengadaan gorden. Jauh lebih baik dipakai untuk hal lain yang lebih bermanfaat.

"Lebih baik itu anggaran pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk rumah dinas anggota DPR RI ditunda," kata dia.

Lihat Juga :

Sekjen DPR: Gorden Rumah Dinas Sudah Seperti Kain Pel

Sebelumnya, Setjen DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,7 miliar dari APBN untuk penggantian gorden rumah-rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Masing-masing rumah dialokasikan sekitar Rp90 juta.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan gorden di rumah dinas anggota dewan sudah 13 tahun tidak diganti. Itulah alasan mengapa Setjen DPR ingin mengganti gorden di 505 rumah dinas anggota DPR.

Usulan itu dikritik oleh elemen masyarakat seperti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai proyek pengadaan barang dan jasa oleh DPR itu tak memiliki sensitivitas kepada rakyat yang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19.

"Jika punya tanggungjawab moral maka mestinya DPR dengan mudah bisa memahami betapa keputusan pengadaan gorden dengan anggaran yang fantastis merupakan sesuatu yang tidak sensitif dan tidak peduli pada nasib rakyat," kata dia kepada CNNIndonesia.com, saat dikonfirmasi, Senin (28/3).