Perubahan Jokowi soal 3 Periode dan Makna Ganda Taat Konstitusi
CNN Indonesia
Kamis, 31 Mar 2022 16:08 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Presiden Jokowi dinilai makin melunak soal wacana perpanjangan masa jabatan. (Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia --
Perubahan pernyataan Presiden Joko Widodo dinilai kian permisif terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Buktinya, ada perubahan bobot pernyataan terkait usulan itu.
Pada Desember 2019, Jokowi menilai pihak yang mendorong wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagai bentuk tamparan kepada dirinya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga, ingin menjerumuskan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maret 2021, Jokowi, merespons mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut ada rencana besar dari Istana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden, menegaskan dirinya tak berminat untuk menambah masa berkuasa.
Setahun kemudian, isu tersebut kembali muncul dalam bentuk wacana penundaan Pemilu 2024 yang didorong oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi, dikutip dari Harian Kompas.
"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," lanjutnya.
Perubahan respons tersebut kian tercermin saat dalam pernyataan Jokowi soal teriakan sejumlah warga Jawa Tengah yang menginginkannya memimpin tiga periode, Rabu (30/3).
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," kata Jokowi melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Rabu (30/3).
Sejumlah anggota kabinet pun turut menyuarakan dukungan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan itu, seperti Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan perubahan pernyataan Jokowi ini multitafsir serta membuat bingung masyarakat.
Menurutnya, pernyataan taat pada konstitusi bisa berarti dua hal; taat pada konstitusi yang berlaku saat ini atau taat pada konstitusi usai diamendemen nanti.
Infografis Pro Kontra Tunda Pemilu di Parlemen. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
"Multitafsir bikin orang bingung. Kalau dulu kan enak, kalau ada orang bicara tiga periode pasti marah, dibilang inkonstitusional, cari muka, dan lain-lain," kata Adi saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (31/3).
"Taat konstitusi itu artinya banyak, kalau taat sekarang semestinya enggak mau, tapi kalau sudah diamendemen ya juga harus taat, artinya bisa setuju tiga periode," jelasnya.
Adi berkata ketidaktegasan Jokowi juga terlihat dari sikapnya yang tidak menegur orang-orang yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi, kata dia, seharusnya menegur, memecat, atau mengurangi jatah kursi menteri orang-orang yang telah mengusulkan itu.
"Yang kacau itu, orang yang usul tiga periode itu enggak diapa-apain sama presiden. Berhentikan saja mereka, tegur, pecat. Kalau mereka ada di koalisi pemerintah, kurangi menterinya sebagai bentuk hukuman. Ada kesan pembiaran," tuturnya.
"Bahkan, Menteri Investasi seharusnya malu, itu investor IKN satu per satu angkat kaki, dia masih omong penundaan pemilu dan tiga periode. Semestinya, omong saja investasi, jangan omong politik," ujar Adi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyatakan perubahan sikap Jokowi ini bak memperlihatkan bahwa memimpin tiga periode menjadi kehendaknya sendiri.
"Kenapa Jokowi berubah statement-nya dengan sekarang? Saya lihat ini tidak sekadar kehendak orang-orang sekitar Jokowi, bisa jadi ini juga ada kehendak yang bersangkutan. Tapi, karena dibatasi kultur, dia tidak akan sampaikan itu secara terang benderang," katanya.
Jamiluddin menyatakan politik di Indonesia senantiasa menampilkan perbedaan antara panggung depan alias pernyataan yang ditampilkan ke publik dengan panggung belakang atau sikap sesungguhnya.
Dalam politik di Indonesia, menurutnya, pernyataan di panggung depan biasanya merupakan kebalikan dari berbagai langkah politik yang dilakukan di panggung belakang.
"Politik di Indonesia selalu ada perbedaan antara di panggung depan dan belakang panggung. Oleh karena itu, kita mengatakan kita harus melihat apa yang di depan panggung sebenarnya terbalik. Jadi, kalau ada pemimpin mengatakan harus taat konstitusi, kita harus melihatnya kebalikannya," ucap Jamiluddin.
Ia menambahkan, perjuangan untuk bisa menunda Pemilu 2024 atau mengubah periodisasi masa jabatan presiden akan dilakukan hingga akhir 2022. Menurutnya, penolakan tegas baru akan ditampilkan kembali oleh Jokowi bila upaya amandemen konstitusi menemui jalan buntu di akhir 2022 ini.
"Mereka akan genjot ini sampai akhir 2022. Kalau partai politik masih kukuh seperti ini [mayoritas menolak]. Mereka ingin tekan parpol ini dengan bantuan elemen masyarakat, kemungkinan mereka sampai akhir 2022," ucap dia
Jika saja ketentuan pembatasan masa jabatan presiden itu sukses diamendemen, Adhi Prayitno tetap meminta Jokowi dan barisan pendukungnya untuk tidak terlalu percaya diri.
Pasalnya, pertarungan di Pemilu 2024 akan lebih sengit karena Jokowi berpotensi melawan tokoh-tokoh top, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Menparekraf Sandiaga Uno.
Selain itu, ada faktor kejenuhan masyarakat pada pemerintahan yang telah berjalan selama dua periode ini.
"Jangan overconfidence juga. Kalau tiga periode, Jokowi maju kembali, belum tentu bisa menang. Ini pertarungan di 2024 beda dengan sebelumnya, banyak nama top. Kalau lawan Anies sama Sandi belum tentu menang juga," ujarnya.
"Ada tingkat kejenuhan pada level itu yang mestinya hati-hati oleh pengusung tiga periode. Bisa saja ini menjerumuskan presiden. Cukup sudah dua periode, terlepas dari plus dan minus. [Pemilu] 2024 panggungnya tokoh-tokoh baru," imbuh Adi.
Jakarta, CNN Indonesia --
Perubahan pernyataan Presiden Joko Widodo dinilai kian permisif terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Buktinya, ada perubahan bobot pernyataan terkait usulan itu.
Pada Desember 2019, Jokowi menilai pihak yang mendorong wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagai bentuk tamparan kepada dirinya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga, ingin menjerumuskan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maret 2021, Jokowi, merespons mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut ada rencana besar dari Istana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden, menegaskan dirinya tak berminat untuk menambah masa berkuasa.
Setahun kemudian, isu tersebut kembali muncul dalam bentuk wacana penundaan Pemilu 2024 yang didorong oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi, dikutip dari Harian Kompas.
"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," lanjutnya.
Perubahan respons tersebut kian tercermin saat dalam pernyataan Jokowi soal teriakan sejumlah warga Jawa Tengah yang menginginkannya memimpin tiga periode, Rabu (30/3).
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," kata Jokowi melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Rabu (30/3).
Sejumlah anggota kabinet pun turut menyuarakan dukungan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan itu, seperti Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan perubahan pernyataan Jokowi ini multitafsir serta membuat bingung masyarakat.
Menurutnya, pernyataan taat pada konstitusi bisa berarti dua hal; taat pada konstitusi yang berlaku saat ini atau taat pada konstitusi usai diamendemen nanti.
Infografis Pro Kontra Tunda Pemilu di Parlemen. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
"Multitafsir bikin orang bingung. Kalau dulu kan enak, kalau ada orang bicara tiga periode pasti marah, dibilang inkonstitusional, cari muka, dan lain-lain," kata Adi saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (31/3).
"Taat konstitusi itu artinya banyak, kalau taat sekarang semestinya enggak mau, tapi kalau sudah diamendemen ya juga harus taat, artinya bisa setuju tiga periode," jelasnya.
Adi berkata ketidaktegasan Jokowi juga terlihat dari sikapnya yang tidak menegur orang-orang yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi, kata dia, seharusnya menegur, memecat, atau mengurangi jatah kursi menteri orang-orang yang telah mengusulkan itu.
"Yang kacau itu, orang yang usul tiga periode itu enggak diapa-apain sama presiden. Berhentikan saja mereka, tegur, pecat. Kalau mereka ada di koalisi pemerintah, kurangi menterinya sebagai bentuk hukuman. Ada kesan pembiaran," tuturnya.
"Bahkan, Menteri Investasi seharusnya malu, itu investor IKN satu per satu angkat kaki, dia masih omong penundaan pemilu dan tiga periode. Semestinya, omong saja investasi, jangan omong politik," ujar Adi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Diduga Kehendak Yang Bersangkutan
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta tak menghalangi wacana penundaan Pemilu 2024. (Foto: ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyatakan perubahan sikap Jokowi ini bak memperlihatkan bahwa memimpin tiga periode menjadi kehendaknya sendiri.
"Kenapa Jokowi berubah statement-nya dengan sekarang? Saya lihat ini tidak sekadar kehendak orang-orang sekitar Jokowi, bisa jadi ini juga ada kehendak yang bersangkutan. Tapi, karena dibatasi kultur, dia tidak akan sampaikan itu secara terang benderang," katanya.
Jamiluddin menyatakan politik di Indonesia senantiasa menampilkan perbedaan antara panggung depan alias pernyataan yang ditampilkan ke publik dengan panggung belakang atau sikap sesungguhnya.
Dalam politik di Indonesia, menurutnya, pernyataan di panggung depan biasanya merupakan kebalikan dari berbagai langkah politik yang dilakukan di panggung belakang.
"Politik di Indonesia selalu ada perbedaan antara di panggung depan dan belakang panggung. Oleh karena itu, kita mengatakan kita harus melihat apa yang di depan panggung sebenarnya terbalik. Jadi, kalau ada pemimpin mengatakan harus taat konstitusi, kita harus melihatnya kebalikannya," ucap Jamiluddin.
Ia menambahkan, perjuangan untuk bisa menunda Pemilu 2024 atau mengubah periodisasi masa jabatan presiden akan dilakukan hingga akhir 2022. Menurutnya, penolakan tegas baru akan ditampilkan kembali oleh Jokowi bila upaya amandemen konstitusi menemui jalan buntu di akhir 2022 ini.
"Mereka akan genjot ini sampai akhir 2022. Kalau partai politik masih kukuh seperti ini [mayoritas menolak]. Mereka ingin tekan parpol ini dengan bantuan elemen masyarakat, kemungkinan mereka sampai akhir 2022," ucap dia
Jika saja ketentuan pembatasan masa jabatan presiden itu sukses diamendemen, Adhi Prayitno tetap meminta Jokowi dan barisan pendukungnya untuk tidak terlalu percaya diri.
Pasalnya, pertarungan di Pemilu 2024 akan lebih sengit karena Jokowi berpotensi melawan tokoh-tokoh top, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Menparekraf Sandiaga Uno.
Selain itu, ada faktor kejenuhan masyarakat pada pemerintahan yang telah berjalan selama dua periode ini.
"Jangan overconfidence juga. Kalau tiga periode, Jokowi maju kembali, belum tentu bisa menang. Ini pertarungan di 2024 beda dengan sebelumnya, banyak nama top. Kalau lawan Anies sama Sandi belum tentu menang juga," ujarnya.
"Ada tingkat kejenuhan pada level itu yang mestinya hati-hati oleh pengusung tiga periode. Bisa saja ini menjerumuskan presiden. Cukup sudah dua periode, terlepas dari plus dan minus. [Pemilu] 2024 panggungnya tokoh-tokoh baru," imbuh Adi.
Infografis Pro Kontra Tunda Pemilu di Parlemen. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)