Setneg Bela Panglima soal Aturan Keturunan PKI Boleh Masuk TNI

Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini membela Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan kader Partai Komunis Indonesia (PKI) daftar sebagai anggota TNI.

Faldo merasa kebijakan yang dikeluarkan Andika tak perlu dipermasalahkan. Dia meyakini Andika berusaha menghadirkan keadilan lewat aturan tersebut.

Lihat Juga : TAP MPRS 25 Tahun 1966, Aturan Terkait PKI yang Disebut Panglima TNI

"Kita ini semua merah-putih. Kita mesti upayakan persatuan, apa yang dilakukan Panglima salah satu cara," kata Faldo melalui keterangan tertulis, Jumat (1/4).

Faldo tak masalah jika ada orang yang tidak sepakat keturunan PKI boleh gabung TNI. Namun, ia menilai persoalan ini tak perlu dibesar-besarkan.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai tak ada yang salah dengan cara pandang Andika. Dia berharap pandangan itu dihargai oleh semua pihak.

"Kami harap kita semakin menghormati satu sama lain," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mempermasalahkan larangan bagi keturunan PKI menjadi anggota TNI. Dia merasa aturan itu tidak adil.

Dia mempertanyakan alasan penggunaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai dasar hukum larangan tersebut. Andika menjelaskan tak ada larangan keturunan PKI bergabung dengan TNI dalam peraturan itu.

"Yang dilarang dalam TAP MPRS Nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow komunis tahun '65," ungkap Andika melalui akun YouTube Andika, Rabu (30/3).

Lihat Juga : Pakar soal Keturunan PKI Boleh Masuk TNI: Kegaduhan Hanya di Eksternal