Waketum MUI Minta Politikus Kendalikan Diri, Hormati Konstitusi

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berpesan agar pemerintah dan politikus dapat mengendalikan diri dengan menghormati dan menjunjung tinggi ajaran agama, Pancasila dan konstitusi.

"Pemerintah dan para politisi di negeri ini agar bisa mengendalikan diri dengan benar-benar menghormati dan menjunjung tinggi, ajaran agama, pancasila dan konstitusi," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (2/4).

"Jangan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang akhir ini tampak sudah sangat menggurita," lanjut dia.

Ia mengatakan salah satu hikmah atau pelajaran berharga yang bisa dipetik dari bulan suci Ramadhan dan sangat relevan dengan kehidupan masyarakat yaitu puasa mengajarkan pengendalian diri.

"Ini artinya dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan kita dituntut untuk mengendalikan diri dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama, dan falsafah serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945," katanya.

Kemudian ia berpesan kepada pengusaha agar dapat mengendalikan diri sehingga dalam menjalankan usaha tidak hanya berorientasi kepada profit.

"Tapi bagaimana mereka juga mau berbagi dan peduli kepada sesama serta tidak melakukan usaha-usaha yang akan merusak alam dan lingkungan hidupnya serta tidak merusak pasar dengan praktek monopoli dan oligopoli,"cetusnya.

"Serta melakukan praktek terlarang lainnya seperti memperdagangkan narkoba, menimbun dan menyeludupkan barang ke dalam dan atau ke luar negeri," lanjut dia.

Selanjutnya masyarakat diharapkan bisa mengendalikan diri dengan menjauhi sikap konsumtif, hedonistik dan materialistik, serta mampu berempati kepada orang lain.

Di samping itu Anwar berpesan para penegak hukum agar benar-benar dapat mengendalikan diri dan menegakkan hukum dengan baik serta seadil-adilnya.

"Sehingga keamanan, kedamaian dan ketentraman hidup di tengah masyarakat bisa tegak dan terwujud sesuai dengan yang kita harapkan," kata Anwar.

Diberitakan sebelumnya, isu amendemen konstitusi mengemuka terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Jokowi sendiri mengaku akan taat konstitusi terkait isu yang mulanya digaungkan oleh para ketua umum parpol tersebut.