Jimly Klaim 90 Persen Anggota DPD Antiperpanjangan Jabatan Presiden

CNN Indonesia
Kamis, 07 Apr 2022 05:10 WIB
Mantan Ketua MK yang kini menjadi anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie, mengklaim mayoritas senator di sana menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Anggota DPD RI perwakilan DKI Jakarta, Jimly Asshiddiqie, dikenal pernah menjadi hakim konstitusi dan memimpin Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan DKI Jakarta, Jimly Asshiddiqie memperkirakan 90 persen dari total 136 anggota senator itu menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang menuai polemik belakangan ini.

"Mayoritas di DPD enggak pada mau, enggak pada mau [perpanjangan masa jabatan presiden]. 90 persen kali anggota DPD anti pada perpanjangan," kata Jimly kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/4).

Jimly menilai proses amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tak mungkin terjadi di MPR. Terlebih lagi, mayoritas partai politik yang kini menempatkan wakilnya di DPR banyak menolak terhadap wacana tersebut.

Diketahui beberapa parpol seperti PKS, Gerindra, Demokrat, NasDem, PPP, hingga PDI Perjuangan sejauh ini menyatakan menolak usulan tersebut. Parpol yang menyokong itu terang-terangan adalah PKB, Golkar, dan PAN.

Jimly bahkan menilai partai politik yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden hanya yang belum memiliki calon presiden hadapi pemilu 2024 mendatang.

"Jadi enggak bisa mengubah UU di DPR enggak bisa lagi. Karena UU pemilu sudah dibahas. Mekanismenya enggak mudah lagi. Dan di DPR aja ga mau, maka tak mungkin. Perubahan UUD '45 enggak mungkin," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Lebih lanjut, Jimly mengaku menolak wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ia meyakini amendemen UUD 1945 juga tak akan terjadi. Pasalnya, KPU juga sudah mulai mempersiapkan tahapan pemilu 2024 yang tahapannya akan dimulai pada Agustus 2022 tahun ini.

"Tak akan. Ya pasti tak akan karena prosesnya sudah jalan tahap pemilu sudah jalan. KPU 1 Agustus nanti tahap paling awal pendaftaran peserta pemilu. 3 bulan ke depan ini tahapan sudah mulai," kata dia.

Seperti diketahui, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi juga sempat menyatakan tidak ada senator yang mendukung usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 hingga saat ini.

Ia mengatakan usul penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi dan sangat mencederai demokrasi di Indonesia.

"Tentunya hari ini belum ada yang menyatakan dukungan baik di media maupun rapat di DPD," kata Fachrul saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/3) lalu.

Sementara itu, pada hari ini akhirnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melarang semua pihak di jajaran pemerintah membunyikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Negara sedang menghadapi banyak persoalan akibat pengaruh global yang harus menjadi prioritas untuk diperhatikan.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih," kata Jokowi dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan menanggapi wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan jabatan presiden, dia hanya menyatakan akan taat konstitusi.

Jokowi menyebut situasi saat ini sedang tidak mudah, terutama secara fiskal yang memicu kenaikan barang kebutuhan pokok. Situasi fiskal Indonesia dipengaruhi oleh ekonomi global.

"Kesadaran ini harus kita miliki dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," ujarnya.

(thr/kid)


[Gambas:Video CNN]
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER