Waketum PAN: Pintu Perpanjangan Jabatan Presiden Sudah Tertutup

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya meyakini ada komunikasi politik tingkat tinggi dan perkembangan lanjutan terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di tingkat elite partai saat ini.

Pernyataan Bima terutama merespons permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran menterinya agar menghentikan wacana tersebut. Dia juga meyakini pernyataan presiden itu berasal dari komunikasi lanjutan antara para elite politik.

"Kalau Presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu (6/4).

Lebih lanjut, Wali Kota Bogor itu pun menduga wacana perpanjangan masa jabatan presiden kini sudah tertutup secara politis.

"Artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," tambahnya.

Lihat Juga : Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Menyuarakan Perpanjangan Jabatan Presiden

Menurut Bima, Ketua Umum partainya, Zulkifli Hasan juga telah menyampaikan meski ada usulan terkait penundaan pemilu, secara politik hal itu kini sudah tak memungkinkan. Terutama, karena mayoritas partai di parlemen sudah menolak wacana tersebut.

Zulkifli Hasan atau Zulhas diketahui menjadi salah satu Ketum Parpol yang mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Usulan Zulhas itu disampaikan sepekan setelah Ketum PKB, Muhaimin Iskandar menyampaikannya sebelumnya.

"Realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan Ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," kata Bima.

Lihat Juga : Relawan Dukung Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Presiden Jokowi sebelumnya melarang menteri dalam Kabinet Indonesia Maju bicara penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Dia meminta menteri untuk lebih fokus pada pekerjaannya masing-masing. Setiap anggota kabinet harus peka terhadap masalah yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari minyak goreng hingga kenaikan harga BBM.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak" kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).