Panja BPIH Bakal Kebut Pembahasan Biaya Haji Sebelum Reses

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridho mengatakan tim Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akan mengejar kepastian biaya haji sebelum masa reses 14 April 2022.

Pasalnya, pengumuman kuota haji yang diberikan oleh Kementerian Agama Arab Saudi baru dikeluarkan hari ini. Padahal, menurutnya, persoalan haji merupakan hal darurat yang mesti segera diputuskan.

"Tentu hari Senin akan ada pembicaraan Panja haji walaupun nanti tanggal 14 sudah memasuki masa reses, tapi kemungkinan nanti kita kalau diperlukan maka akan kita usulkan pada pimpinan DPR agar memberikan kita kesempatan mengadakan rapat," ucap Ali dalam diskusi daring yang diselenggarakan Gaphura, Sabtu (9/4).

"Masa reses itu anggota tidak boleh melakukan sidang, kecuali ada hal-hal yang dianggap emergency, dan kita anggap haji ini emergency karena keputusannya juga baru semalam atau hari ini," sambung Ali.

Nantinya, pembahasan terkait biaya haji akan dilakukan dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Kalau diperlukan [rapat] marathon, harus kita berbicara teknis baik dengan Ditjen Haji (PHU) maupun BPKH," tutur Ali.

Lebih jauh, Ali sempat menceritakan bahwa Komisi VIII baru melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk memastikan persiapan sarana prasarana ibadah haji bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun sayangnya, saat kunker itu dilakukan belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji yang akan diberikan.

"Saat itu belum ada keputusan soal kuota sehingga belum bisa menentukan langkah-langkah ke depan," ujarnya.

Secara terpisah, pihak Panja BPIH mengaku belum bisa menentukan biaya haji dengan tepat jika tidak mengetahui kuota pasti yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Selain itu, penghitungan akan dilakukan dengan mempertimbangkan akomodasi dan kebutuhan calon jamaah.

Sejauh ini, pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan kuota satu juta jamaah haji dari luar negaranya namun belum terdapat rincian khusus masing-masing negara.

"Kementerian Agama harus segera memastikan berapa jumlah pasti yang diberikan bagi Indonesia karena menyangkut dengan persiapan anggaran yang akan dibebankan kepada setiap jamaah haji," ujar ucap Ace Hasan Syadzily melalui keterangan resmi, Sabtu (9/4).