Demo Mahasiswa 11 April Tolak Tunda Pemilu, Efektif atau Gagal?

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai belum ada jaminan isu perpanjangan jabatan presiden sudah berakhir usai demonstrasi mahasiswa pada 11 April lalu.

Baginya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa dikatakan berakhir sampai pesta demokrasi itu di 2024 nantinya benar-benar terlaksana.

Lihat Juga : Jokowi Umumkan Pemilu Tetap 2024, PDIP Sentil Menko Sok Berkuasa

"Karena fakta menunjukkan kekuasaan cenderung menggunakan manajemen risiko. Kalau risiko politik rendah, ya operasi politik berjalan terus," kata Umam.

Umam juga menilai mahasiswa masih harus waspada karena kekuatan melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 justru ada di tangan partai politik. Bila lobi-lobi untuk perpanjang masa jabatan masih terjadi, maka semuanya bisa berubah.

Ia lantas berkaca pada pengalaman demo masyarakat sipil dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU KPK pada 2019 dan 2020 lalu. Demo kala itu, nilai Umam, mudah gembos dan tak berujung pada tuntutan yang diinginkan masyarakat.

"Saat itu kan tuntutannya menguap begitu saja. Maka semua pihak tetap waspada karena ini ada konteks kepentingan dan kekuatan ekonomi politik yang cukup besar dan yang melatarbelakanginya," kata Umam.

Lihat Juga : BEM UI Buat Meme Jokowi: Selamat Datang di Era Kemunduran

Sebelumnya, muncul tekanan di publik karena di dalam lingkaran Jokowi menghembuskan isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, bahkan sampai jabatan tiga periode. Hal itu pun memuncak dengan terjadinya aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir menolak Jokowi tiga periode.

Meskipun demikian beberapa hari sebelum demo mahasiswa 11 April, Jokowi akhirnya di dalam rapat kabinet pekan lalu memerintahkan para menterinya tidak lagi berbicara soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden, atau masa jabatan tiga periode.

Kemudian dalam rekaman video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Negara pada Minggu (10/4), di dalam rapat di istana Jokowi kembali menegaskan soal pelaksanaan pemilu sesuai jadwal dan memerintahkan anak buahnya mempersiapkan anggaran yang akan digunakan para penyelenggara pemilu.

Dia menyebut anggaran pemilu dan pilkada pada 2024 akan mencapai Rp110,4 triliun.

"KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD, dipersiapkan secara bertahap," ujar Jokowi.

Dia menegaskan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Persiapan akan dimulai pada Juni tahun ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu memerintahkan anak buahnya untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Dia ingin semua landasan hukum disiapkan dalam waktunya dekat.

Lihat Juga : Mahasiswa di Palembang Desak Jokowi Pecat Menteri Mau Tambah 3 Periode