Jakarta, CNN Indonesia -- Mahasiswa lintas kampus telah menggelar aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia--dari bagian barat sampai timur--pada Senin (11/4) kemarin.
Itu adalah rangkaian dari demo mahasiswa beberapa hari terakhir menolak wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau Joko Widodo (Jokowi) tiga periode, hingga memprotes kenaikan harga BBM, tarif PPN, kelangkaan minyak goreng, dan lainnya.
Khusus di Jakarta pada Senin (11/4) lalu, gelombang demonstrasi mahasiswa kali ini digerakkan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menggelar aksi di depan Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribuan massa mahasiswa dari berbagai kampus tampak tumpah ruah di kawasan tersebut mendesak parlemen tak cawe-cawe soal amendemen UUD demi mendukung wacana penundaan pemilu hingga masa jabatan presiden.
Titik demo itu dialihkan setelah Jokowi mengumumkan pemilu tetap sesuai jadwal pada 2024. Sebelumnya, massa BEM SI hendak berdemonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Meskipun, pada hari-H ada pula massa yang melakukan aksi di sekitar kawasan Medan Merdeka.
Setidaknya ada beberapa tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi kemarin. Paling utama, mereka meminta Presiden Jokowi tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode, menunda pemindahan ibu kota negara (IKN), mengusut mafia minyak goreng dan menurunkan harga bahan pokok.
Selain di Jakarta, aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa kota digelar serentak. Demonstrasi terjadi di beberapa kota besar, seperti Makassar, Padang, Kendari, Bandung, Samarinda, Palembang hingga Ambon.
Tuntutan mereka hampir sama dengan di Jakarta, yakni menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode, mendesak penurunan harga bahan pokok, serta menunda pemindahan IKN.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin menilai rentetan aksi demonstrasi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden bisa dikatakan menuai hasil awal yang positif. Bahkan, sambungnya, Jokowi langsung merespons tuntutan mahasiswa itu sebelum digelarnya aksi besar-besaran kemarin.
"Sebelum demonstrasi kemarin, ketika isunya sudah besar dan tekanan luar biasa dahsyat dan menggema, pada Minggu kan presiden ambil langkah cepat mengadakan rapat terbatas kabinet. Dia mengeluarkan statement," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/4).
Ujang mengatakan hasil atau dampak dari gerakan sosial seperti demo tak hanya dilihat pascaaksi dilakukan. Bahkan, keberhasilan itu bisa saja terwujud, minimal pemerintah sudah merespons atau mengabulkan tuntutan dari massa sebelum aksi digelar.
Oleh karena itu, Ujang menilai pernyataan Jokowi saat rapat terbatas kabinet soal Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Minggu (10/4) lalu sebagai jawaban awal dari tuntutan mahasiswa.
Dalam rapat itu, Jokowi menegaskan gelaran Pemilu sudah jelas akan digelar pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada November 2024 mendatang.
"Khusus untuk yang perpanjangan masa jabatan, sepertinya ini keberhasilan awal gerakan mahasiswa yang selama ini kerap tak didengar. Seperti demo omnibus law Cipta Kerja, lalu RUU KPK itu kan aspirasi masyarakat tak didengar," kata Ujang.
Mahasiwa-Elemen Sipil Oposisi Efektif atas Kekuatan Eksekutif
Di sisi lain, Ujang masih meyakini oposisi yang efektif untuk menandingi kekuatan pemerintah hanya bisa dibangun oleh mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil lainnya. Seperti serikat buruh hingga masyarakat miskin kota.
Terlebih lagi, partai oposisi di Parlemen saat ini cenderung melemah dan sekadar menjadi stempel politik. Karena itu kekuatan oposisi masyarakat sipil bisa dibangun dengan menemukan isu atau permasalahan bersama yang ingin diperjuangkan secara kolektif.
"Karena Parlemen mandul. Enggak bisa juga menggantungkan harapan pada pemerintah. Maka masyarakat menggantungkan pada mahasiswa," kata dia.
Meski begitu, Ujang dia menekankan mahasiswa tidak bisa mengambil peran sendiri untuk membangun gerakan memperjuangkan hak-hak publik. Mahasiswa perlu membuat aliansi bersama secara meluas dengan gerakan masyarakat sipil lainnya.
"Karena bisa saja kalau andalkan mahasiswa kan bisa dipecah dan dibelah. Itu pentingnya aliansi. Andalkan semua komponen bangsa untuk memperbaiki bangsa akan lebih dahsyat," kata penulis buku Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik tersebut.
Baca halaman selanjutnya, ada yang perlu diwaspadai.
Masih Perlu Waspada Aliran Isu
Mahasiswa membentangkan poster saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (11/4/2022). (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)
Sementara itu, Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai belum ada jaminan isu perpanjangan jabatan presiden sudah berakhir usai demonstrasi mahasiswa pada 11 April lalu.
Baginya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa dikatakan berakhir sampai pesta demokrasi itu di 2024 nantinya benar-benar terlaksana.
"Karena fakta menunjukkan kekuasaan cenderung menggunakan manajemen risiko. Kalau risiko politik rendah, ya operasi politik berjalan terus," kata Umam.
Umam juga menilai mahasiswa masih harus waspada karena kekuatan melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 justru ada di tangan partai politik. Bila lobi-lobi untuk perpanjang masa jabatan masih terjadi, maka semuanya bisa berubah.
Ia lantas berkaca pada pengalaman demo masyarakat sipil dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU KPK pada 2019 dan 2020 lalu. Demo kala itu, nilai Umam, mudah gembos dan tak berujung pada tuntutan yang diinginkan masyarakat.
"Saat itu kan tuntutannya menguap begitu saja. Maka semua pihak tetap waspada karena ini ada konteks kepentingan dan kekuatan ekonomi politik yang cukup besar dan yang melatarbelakanginya," kata Umam.
[Gambas:Photo CNN]
Sebelumnya, muncul tekanan di publik karena di dalam lingkaran Jokowi menghembuskan isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, bahkan sampai jabatan tiga periode. Hal itu pun memuncak dengan terjadinya aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir menolak Jokowi tiga periode.
Meskipun demikian beberapa hari sebelum demo mahasiswa 11 April, Jokowi akhirnya di dalam rapat kabinet pekan lalu memerintahkan para menterinya tidak lagi berbicara soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden, atau masa jabatan tiga periode.
Kemudian dalam rekaman video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Negara pada Minggu (10/4), di dalam rapat di istana Jokowi kembali menegaskan soal pelaksanaan pemilu sesuai jadwal dan memerintahkan anak buahnya mempersiapkan anggaran yang akan digunakan para penyelenggara pemilu.
Dia menyebut anggaran pemilu dan pilkada pada 2024 akan mencapai Rp110,4 triliun.
"KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD, dipersiapkan secara bertahap," ujar Jokowi.
Dia menegaskan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Persiapan akan dimulai pada Juni tahun ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu memerintahkan anak buahnya untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Dia ingin semua landasan hukum disiapkan dalam waktunya dekat.
[Gambas:Video CNN]
