Viral Surat PP Minta THR, Polri Minta Ormas Tak Hambat Investasi

Polri meminta ormas tak mengganggu iklim investasi di Indonesia dengan membuat resah seperti meminta tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran 2022.

Diketahui, belum lama ini beredar surat berkop Pemuda Pancasila Pimpinan Ranting Cengkareng Timur, Jakbar berisi permohonan agar menjelang Idulfitri, sejumlah pihak ikut partisipasi untuk kesejahteraan kader-kader PP Pimpinan Ranting Cengkareng Timur

"Apabila ada garkum (pelanggaran hukum) yang menghambat investasi di daerah Polda atau Polres dapat melakukan tindakan sesuai garkum yang dilakukan siapa saja," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (21/4).

Dedi mengingatkan bahwa Korps Bhayangkara memprioritaskan iklim investasi di Indonesia sesuai dengan arahan pemerintah. Sehingga, proses hukum akan dilakukan apabila terdapat pihak yang melanggar.

"Iklim investasi di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah, dan ada satgas investasi dari Bareskrim dan Polda-polda," jelas Dedi.

Pemuda Pancasila telah membantah surat berkop PP minta jatah THR yang beredar viral di media sosial. 

Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta, Lasman Napitupulu mengklaim tidak mengetahui surat permohonan dana alias THR dari salah satu pimpinan ranting PP di Jakarta.

"Kegiatan Ramadan itu kita memang ada program, tetapi tidak melakukan minta sumbangan kiri kanan. Tidak ada bentuk proposal ataupun bantuan-bantuan dari perusahaan ataupun lingkungan mana pun," ujar Lasman saat dihubungi, Selasa (19/4).