Kemenkes Target RI Bebas Malaria Tahun 2030

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan Indonesia bebas penyakit malaria pada 2030. Terdapat 167 kabupaten/kota di Indonesia yang masih mencatatkan kasus malaria, sementara 347 kabupaten/kota lainnya dinyatakan berhasil mencapai eliminasi malaria.

Kemenkes juga mencatat, jumlah kasus malaria di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 304.607 kasus. Berdasarkan jumlah kasus tersebut, maka dapat dihitung angka kasus kesakitan malaria yang dinyatakan dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) sebesar 1,1 kasus per 1.000 penduduk di Indonesia.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 22 APRIL Rangkuman Covid: Kasus Aktif Terus Turun, RI Belum Siap Bebas Masker

"Keberhasilan Indonesia bebas malaria tahun 2030 ditentukan oleh keberhasilan deteksi dini kasus malaria di masyarakat, terutama kasus pada penduduk migran," kata Plt Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Tiffany Tiara Pakasi dikutip dari situs resmi Kemenkes, Sabtu (23/4).

"Deteksi kasus penduduk migran adalah terkait dengan kewenangan sektor di luar kesehatan," imbuhnya.

Tiffany melanjutkan, untuk memudahkan pengendalian kasus malaria, Kemenkes menetapkan lima regional yang menjadi fokus target eliminasi malaria di Indonesia. Regional pertama dari provinsi Jawa-Bali.

Regional kedua terdiri dari provinsi di Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian regional ketiga terdiri dari provinsi di Kalimantan dan Maluku Utara. Regional keempat yakni provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur; dan regional kelima terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lihat Juga : Kemenkes Masih Pelajari Putusan MA Soal Wajib Vaksin Halal

Lebih lanjut, Tiffany menyebut keberhasilan eliminasi malaria juga ditentukan oleh pengendalian faktor lingkungan. Kondisi itu disebabkan dengan banyaknya tempat perkembangbiakan nyamuk seperti tambak terbengkalai, persawahan, perkebunan dengan genangan air, rawa, lagun, dan lingkungan dengan genangan air lainnya.

"Dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, seperti perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan, dan perusahaan-perusahaan lain yang memberikan dukungan sumber daya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan," ujarnya.