Warga Kembali Adang Proyek Strategis Nasional di Labuan Bajo

Warga Komunitas Racang Buka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT kembali menggelar pengadangan terhadap pengerjaan proyek strategis nasional [PSN] milik Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores [BPO-LBF] di kebun mereka pada Senin (25/4).

Warga Racang Buka merupakan salah satu kelompok warga di Labuan Bajo yang melawan proyek BPO-LBF menuntut pemerintah menyelesaikan konflik tersebut.

Penghadangan ini merupakan yang kedua kali, usai sebelumnya, dilakukan pada hari pertama penggusuran pada Kamis (21/4).

Pada Senin pagi, sekitar pukul 10.00 WITA, warga yang terdiri dari perempuan dan anak-anak, berduyun-duyun menuju lokasi penggusuran. Sesampainya di sana, mereka langsung melakukan penghadangan terhadap eskavator yang tengah menggusur dan merobohkan pohon-pohon jati milik warga.

Lihat Juga : Tolak Penggusuran, Warga Labuan Bajo Ditangkap Polisi

Polisi dan TNI yang setia melakukan pengawalan sejak Kamis, tidak mampu menghentikan aksi warga.

Sembari membunyikan alat musik tradisional gong, mereka melantunkan nyanyian-nyanyian adat Manggarai. Beberapa warga lainnya gantian berorasi. Ada juga yang memilih untuk berdiri di atas eskavator.

Poster-poster dengan beragam pesan nampak ditenteng warga. Beberapa poster berisi tulisan dengan nada protes yang diarahkan ke Presiden Joko Widodo, mengingat melalui peraturan yang ia keluarkan pada 2018 menjadi asalan bagi BPO-LBF menguasai lahan mereka.

"Pak Jokowi bunuh sekalian saja kami daripada perintah BPO-LBF kuasai kebun kami" "Bunuh dan tembak saja Warga Bowosie Pak Jokowi" demikian bunyi pesan pada beberapa poster.

Ada juga yang diarahkan kepada BPOLBF, yang merupakan pemilik proyek yang tengah digusur tersebut.

"Bubarkan BPOLBF, kami tidak butuh. Kemana anak cucu kami kalau BPOLBF ambil lahan kami," demikian bunyi pesan pada poster lainnya.

Sekitar pukul 11.15 WITA, Kasat Intel Polres Manggarai Barat Markus Frederiko datang menemui warga. Markus yang mengenakan busana putih hitam langsung berdialog dengan warga. Ia meminta warga menghargai aturan demonstrasi.

"Bapak ibu sekalian, menyampaikan aspirasi itu penting. Tetapi, harus berdasarkan aturan. Tiga hari sebelum aksi, harus ada surat pemberitahuan," katanya.

Namun, permintaan Markus langsung disanggah salah satu tokoh masyarakat Racang Buka, Stef Herson. Ia menegaskan bahwa mereka tidak sedang menggelar aksi demonstrasi, tetapi sedang mempertahankan tanah mereka.

"Kami sedang pertahankan tanah kami. Bukan sedang berdemonstrasi," ujarnya.

Markus pun terus berupaya melakukan negosiasi. Ia meminta agar 10 orang perwakilan warga untuk pergi ke kantor polisi untuk berdialog dengan Kapolres Mabar.

Namun, permintaannya langsung ditolak warga yang hanya ingin berdialog dengan bupati dan jajarannya.

"Kami warga Manggarai Barat. Kami punya bupati, camat, dan kepala desa. Kami hanya ingin bertemu mereka," kata Stef.

Karena tidak menemui kata sepakat, Markus dengan nada tinggi sembari meninggalkan warga menegaskan bahwa kehadiran mereka di lokasi karena diperintah.

"Kami juga punya isteri anak. Kami diperintah. Mohon pengertiannya," ujar Markus.

Beberapa saat, warga pihak terjadi pembicaraan antar Markus dengan beberapa tokoh Masyarakat Racang Buka. Negosiasi berjalan sekitar 30 menit. Warga pun akhirnya setuju untuk ke Polres Mabar.

Namun, mereka berharap agar bisa berdialog dengan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, BPOPLBF, UPTD Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat serta Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat.

Aksi itu merupakan lanjutan dari protes warga terhadap pembukaan jalan oleh BPO-LBF sebagai akses ke lahan 400 hektar di Hutan Bowosie yang hendak dikembangkan sebagai kawasan bisnis pariwisata, bagian dari PSN.

Penggusuran itu sudah dimulai sejak Kamis, 21 April, di mana seorang warga sempat ditangkap.

Warga, termasuk dari Komunitas Racang Buka, mempersoalkan hal itu, karena sebagian dari lahan yang telah mereka tempati sejak tahun 1990 juga dimasukkan ke dalam wilayah 400 ha itu dan upaya penyelesaian terhadap konflik itu belum tuntas.

Penggusuran itu juga telah ditentang berbagai pihak, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria, yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi PSN di Labuan Bajo dan menghargai aspirasi warga yang kehilangan tanah mereka.

Lihat Juga : Warga Demo Tuntut Anies Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur mengungkapkan satu warga Bowosie, Labuan Bajo ditangkap oleh aparat saat mengadang penggusuran hutan pada hari ini, Senin (25/4).

Diketahui, pemerintah mengalih fungsikan lahan seluas 400 hektar Kawasan Hutan Bowosie untuk bisnis pariwisata. Selain itu, terdapat berbagai izin investasi di Taman Nasional Komodo, Badan Pelaksana Otorita dibentuk guna mempercepat investasi pariwisata skala besar di Labuan Bajo-Flores.

Terdapat tiga paket paket proyek yang telah diumumkan yaitu Pembangunan Akses Jalan Zona Otoritatif, Paket Pengawasan Pembangunan Akses Jalan Zona Otoritatif dan Kajian dan Penyusunan Rencana Bisnis dan Skema Investasi Lahan Otorita Badan Pelaksana Otorita-Labuan Bajo Flores (BPO-LBF).