DPR Target RKUHP Disahkan Akhir Masa Sidang Juli 2022

CNN Indonesia
Kamis, 19 Mei 2022 16:53 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan RKUHP saat ini tinggal disahkan setelah pembahasan rampung di tingkat Panja pada 2019 lalu. DPR menargetkan bakal mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada awal Juli 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

DPR menargetkan bakal mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada akhir Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2021-2022 awal Juli 2022.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan RKUHP saat ini tinggal disahkan menjadi UU lewat Paripurna setelah pada 2019 lalu selesai proses pembahasan dan pleno tingkat Panja.

"Komisi 3 akan menyelesaikan paling lambat akhir masa sidang ini. Sebenarnya proses sudah selesai di Panja udah, tinggal diparipurnakan," kata Desmond kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/5).

Desmond menyebut pihaknya berencana bertemu wakil pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas rencana RKUHP yang akan dibawa ke Paripurna.

Selain itu, pihaknya juga akan membahas pasal penjelasan pada RUU tersebut yang hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan.

"Tanggal 25 (Mei) nanti kita akan bertemu dengan Kemenkumham untuk membahas paripurna. Tinggal diparipurnakan, ada hal di pasal penjelasan," kata politikus Partai Gerindra itu.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan. Ia menyebut proses lanjutan RKUHP baru akan dimulai pada masa sidang kali ini hingga awal Juli mendatang.

Meski sempat ditunda pada 2019 silam, Hinca menyebut proses RKUHP tak akan dimulai dari awal sebab menggunakan sistem carry over atau melanjutkan dari proses sebelumnya.

"Karena itu carry over dari sebelumnya. Maksud saya ketoknya masa persidangan ini," katanya, Kamis (19/5).

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut RKUHP yang akan disahkan akan menggunakan draf terakhir hasil sidang Pleno di Badan Legislasi 2019 lalu.

Menurutnya, draf RKUHP tidak mungkin diubah lagi karena panitia khusus (pansus) yang ditugaskan membahas rancangan regulasi tersebut sudah dibubarkan.

"Iya [menggunakan draf terakhir]. Sudah disepakati. Kalau ada perubahan mesti rapat lagi. Pansusnya sudah bubar itu," kata Bambang Bacul.

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER