Temuan Amnesty: Aparat Paksa Warga Papua Potong Rambut dan Jenggot

CNN Indonesia
Jumat, 27 Mei 2022 22:36 WIB
Aparat memaksa warga Intan Jaya, Papua, memotong rambut dan jenggotnya karena dianggap menjadi karakteristik kelompok bersenjata. Amnesty International Indonesia menyerahkan laporan terkait situasi HAM di Blok Wabu, Intan Jaya ke Gubernur Papua, Lukas Enembe di Kantor Perhubungan Pemprov Papua, Jakarta Selatan, Jumat (27/5). (CNN Indonesia/Syakirun Niam)
Jakarta, CNN Indonesia --

Amnesty International Indonesia mengungkapkan aparat keamanan memaksa sejumlah warga Intan Jaya, Papua, memotong rambut dan jenggotnya karena dinilai menjadi karakteristik kelompok bersenjata.

Peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya mengatakan hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan warga Intan Jaya saat melakukan penelitian terkait situasi Blok Wabu.


Temuan ini Ari sampaikan langsung kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe di Kantor Penghubung Pemprov Papua, Jakarta Selatan.

"Bahkan untuk beberapa orang mereka dipaksa untuk berpenampilan tertentu, mereka dipaksa untuk memotong rambutnya, memotong janggutnya karena menurut aparat itu adalah karakteristik dari kelompok kriminal tertentu," kata Ari, Jumat (27/5).

Selain itu, temuan Amnesty juga mengungkap kehidupan sehari-hari masyarakat Intan Jaya, seperti berbelanja, berkebun, dan berpindah ke desa lain dibatasi aparat.

"Mereka dicurigai sebagai anggota kelompok bersenjata," kata Ari.

Selain itu, Ari juga melaporkan di Intan Jaya terjadi krisis pengungsi internal akibat eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan militer Indonesia.

Warga asli Intan Jaya mengungsi ke hutan hingga daerah sekitar seperti Nabire dan Mimika.

Warga juga membangun rumah sementara di dalam hutan yang mereka gunakan untuk mengungsi saat eskalasi meningkat.

"Mereka takut sekali kembali ke wilayahnya, ke rumahnya karena mereka akan dicurigai sebagai anggota kelompok kriminal tertentu," tutur Ari.

Berangkat dari berbagai temuan pelanggaran HAM di Intan Jaya, Amnesty merekomendasikan agar pemerintah menghentikan proses izin penambangan Blok Wabu dihentikan hingga kondisi menjadi normal.

"Kami sangat menekankan salah satu rekomendasinya adalah untuk menunda pemberian izin Blok Wabu ini sampai dengan situasi setidaknya situasi keamanan kembali normal," tutur Ari.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kapuspen TNI Mayjen Prantara Santosa guna mengonfirmasi hal ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan yang bersangkutan belum merespons.

Sebelumnya, rencana penambangan Blok Wabu terus menjadi sorotan. Rencana itu dikritisi sejumlah aktivis lingkungan dan pemerhati masyarakat adat.

Sebagai informasi, Freeport menyerahkan Blok Wabu ke pemda pada 2015. Data terakhir mencatat potensi emas di blok tersebut mencapai 4,3 juta bijih emas dengan potensi nilai US$14 miliar.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mendesak pemerintah untuk memastikan rencana penambangan di Blok Wabu dihentikan hingga ada konsultasi dan persetujuan dari seluruh masyarakat adat di Intan Jaya, Papua.

"Untuk memastikan rencana itu diberhentikan sampai ada konsultasi dan persetujuan dari seluruh masyarakat adat di Intan Jaya," tegas Usman dalam konferensi pers, Senin (21/3).

(iam/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER