Jakarta, CNN Indonesia -- Eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kembali ke tengah masyarakat usai mendapat program Pembebasan Bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Rabu (20/7). Rizieq menghirup udara bebas setelah menjalani penahanan terhitung sejak 12 Desember 2020.
Meskipun begitu, Rizieq masih harus menjalani bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) hingga 10 Juni 2024. Jika melakukan pelanggaran dalam masa bimbingan tersebut, Rizieq akan kembali masuk bui tanpa persidangan.
Pada hari pembebasan bersyaratnya, Rizieq langsung menggelar konferensi pers di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung pihak-pihak yang mempunyai andil terhadap program pembebasan bersyarat dirinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mau ingetin nih, kan sekarang lagi musim politik, orang lagi ribut politik, orang lagi ingin mengambil keuntungan dari setiap kesempatan politik. Nah, yang ingin saya sampaikan pembebasan saya pada hari ini tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apa pun," ucap Rizieq.
"Tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apa pun dari partai politik apa pun. Jadi, kalau besok atau lusa ada yang tiba-tiba mengklaim, bohong itu semua." tambah habib Rizieq.
Lantas, bagaimana dampak pembebasan bersyarat Rizieq terhadap peta politik Pilpres 2024 mendatang?
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai yang dibutuhkan oleh elite ataupun partai politik adalah konstituen yang luas. Dan Rizieq, kata dia, mempunyai basis pendukung yang begitu banyak. Dengan kondisi itu, Rizieq bisa memberikan keuntungan bagi kepentingan elite ataupun partai politik tertentu.
"Dia masih punya pengikut," kata Ujang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (21/7).
"Politik itu yang dibutuhkan massanya, pendukungnya, loyalisnya, konstituennya. Itu yang akan dimanfaatkan oleh partai politik atau elite-elite tertentu untuk deal berjuang bersama," imbuhnya.
Kendati FPI-- organisasi yang membangun kekuatan politik Rizieq-- telah dibekukan oleh pemerintah, itu tidak menepis fakta bahwa Rizieq mempunyai basis pengikut yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Itu lah yang membuat Rizieq kemungkinan besar masih menjadi tokoh yang diperhitungkan untuk didekati terkait pemilu mendatang. Terlebih, Aksi Bela Islam II pada 2 Desember 2016 telah terbukti mampu menaikkan nama Rizieq ke tingkat nasional. Sejumlah pihak juga menganggap Rizieq mampu membangun koalisi baru umat islam.
"Ada isu, ada panggung, dan ada momentum. Kalau momentum ada, dia bisa membangun sebuah momentum baru, bisa jadi dia akan menjadi tokoh yang diperhitungkan lagi," tandasnya.
Kekuatan Rizieq Tidak Sekuat Pilpres 2019
Namun demikian, Ujang memandang bahwa Pemilu 2024 akan sangat berbeda dengan Pemilu 2019. Sebelumnya, menurut Ujang, pengaruh Rizieq terlihat begitu dahsyat lantaran Pemilu 2019 hanya menghadirkan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
"2024 kondisinya berbeda. Kemungkinan calonnya bervariasi, kemungkinan saja akan menghadirkan tiga atau empat pasangan calon," tutur Ujang.
"Nanti walaupun Rizieq dukung-mendukung terhadap calon tertentu, kekuatan Rizieq tidak akan terlalu terlihat, tidak sedahsyat 2019 lalu," sambungnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya...
Kelompok Non-Partai Belum Jadi Faktor Penting di 2024
Foto: AP/Achmad Ibrahim
Pada Juni 2022, Aziz Yanuar, pengacara Rizieq, mengatakan eks imam besar FPI itu ogah berpolitik di tahun 2024. Rizieq disebut sudah lelah dan memilih fokus pada pendidikan dan dakwah.
Pengamat politik dari Netfid (Network for Indonesia Democratic Society) Dahliah Umar menilai kelompok non-partai politik termasuk FPI belum menjadi faktor penting dalam konstelasi politik 2024 mendatang.
"Absennya Habib Rizieq ini dalam konstelasi perpolitikan memang, karena sekarang partai-partai sepertinya sudah mengonsolidasikan diri dan memiliki daya tawar yang lebih tinggi, maka kelompok nonpartai belum menjadi unsur penting," kata Dahliah.
Ia mafhum Rizieq mempunyai basis pendukung yang luas. Namun, menurut Dahliah, fakta itu belum dapat dinilai menjadi dasar bahwa yang bersangkutan akan berperan sebagai vote getter atau orang yang memikat hati pemilih.
"Masalahnya belum ada pertemuan kepentingan antara kelompok Habib Rizieq dan sekarang yang akan mengambil peran dalam pencalonan Pilpres. Jadi, belum ada peta baru menjelang 2024," ucap Dahliah.
"Masih sangat jauh kita menilai langkah-langkah politik yang akan diambil dari parpol untuk menggalang dukungan nonpartisan, juga membaca keputusan Habib Rizieq ini," imbuhnya.
Terlebih, ia menyinggung pembinaan yang harus dijalani Rizieq hingga 10 Juni 2024 mendatang, atau sebelum Pemilu 2024 diselenggarakan yakni pada 14 Februari 2024. Hal itu menjadi hitung-hitungan penting elite atau partai politik untuk menggandeng Rizieq.
"Kekuatan politik tentu akan menilai keuntungan dari misalnya adanya afiliasi kelompok seperti kelompok di bawah Habib Rizieq. Pada pemilu sebelumnya kan terbukti justru itu tidak menguntungkan. Jadi, bacaan politik tentu akan berubah-ubah," ucap Dahliah.
"Betul, figur itu [Rizieq] mempunyai banyak pengikut, tapi banyak figur agamawan yang pengikutnya lebih luas dan mungkin lebih berpengaruh dan strategis. Kelompok ekstremis yang terlampau kuat itu kadang-kadang sulit menjadi kekuatan yang bisa berkompromi," kata dia.
"Nah, pembelajaran Pemilu 2019 saya kira partai politik dan calon-calon presiden akan menghitung keuntungan dan kerugian kelompok afiliasi nonpartai," demikian Dahliah.
