Pakar Sarankan KIB Tak Usung Capres Hanya Bermodal Populer di Survei

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyarankan agar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) cermat dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, KIB jangan hanya memikirkan elektabilitas tokoh, melainkan harus tetap mempertimbangkan sisi kompetensi calon yang bakal diusung.

"KIB semestinya mempertimbangkan secara cermat calon pemimpin yang memiliki kualifikasi. Tak sekadar hanya terpaku pada hasil-hasil survei tentang popularitas saja yang tak ada jaminan mengenai kualitas atau kompetensi dan kapabilitas calon," kata Siti kepada wartawan, Rabu (8/6).

Ia mengusulkan agar Partai Golkar, PAN dan PPP mulai membuat konvensi untuk menjaring sosok yang bagus dan bisa diusung di Pilpres 2024. Siti juga meminta KIB tidak promosikan tokoh yang kontroversial dalam Pilpres 2024.

"KIB perlu mempromosikan calon yang tidak kontroversial dan potensial untuk dibully karena memiliki catatan-catatan buruk terkait etika, pelanggaran hukum dan menyengsarakan rakyat," tuturnya.

Lihat Juga : Airlangga Cari Capres KIB yang Siap Lanjutkan Program IKN Jokowi

Dia menambahkan, KIB masih memiliki waktu sekitar satu tahun untuk menggelar konvensi sebelum masa pendaftaran pasangan capres-cawapres. Menurutnya, KIB bisa langkah awal dengan membuat kriteria calon pemimpin sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini dan mendatang

"Kebutuhan mendesak Indonesia, jangka pendek, menengah dan panjang perlu menjadi pertimbangan serius agar pasangan calon yang diusung benar-benar tepat dan akurat untuk kepentingan rakyat dan NKRI," ujar Siti.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah syarat bagi capres yang akan diusung oleh KIB di 2024. Menurut Airlangga, KIB mencari sosok yang tak teridentifikasi dengan politik aliran dan siap melanjutkan program ibu kota negara (IKN).

"Itu salah satu hal yang didorong. Karena politik aliran tidak bisa dilepaskan dari tentunya yang super kiri dan super kanan. Ekstrem. Kita tidak cari yang ekstrem," kata Airlangga dalam acara Blak-blakan detikcom, dikutip Rabu (8/6).

Lihat Juga : Mahfud Sindir Airlangga Buat Koalisi, Minta Tambah Uang Pemilu Rp10 M

Selain politik aliran, Airlangga juga menyebut calon harus siap melanjutkan pembangunan pemerintah, termasuk program IKN. Sebab, kata dia, IKN wajib dijalankan karena telah memiliki undang-undang.

"Ya tentu program itu kan IKN itu sudah undang-undang. Dan undang-undang sudah kesepakatan seluruh partai. Jadi seluruh undang-undang itu harus dijalankan karena sumpahnya ke depan pemerintah kan menjalankan undang-undang dasar plus undang-undang," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan calon perlu menyelesaikan tantangan 5C yang kini tengah difokuskan KIB. Tantangan 5C antara lain pandemi Covid-19, konflik internasional dan antar masyarakat (conflict), perubahan iklim (climate change), harga komoditas (commodity price), dan biaya hidup (cost of living).

"Tantangan yang 5C ini harus selesai. Karena ini kan situasi yang tidak pernah terjadi, unprecedented sebelumnya. Sehingga tentu untuk bisa menangani persoalan ini kru-nya harus pengalaman, harus punya jam terbang tinggi," ungkapnya.

Lihat Juga : KIB Minta Dukungan Projo Hadapi Pilpres 2024