ANALISIS

Reshuffle Jokowi dan Hadiah Menteri Bagi Mereka yang 'Berjasa'

CNN Indonesia
Kamis, 16 Jun 2022 15:49 WIB
Pengamat politik dan hukum tata negara menilai komposisi dalam reshuffle kabinet terkesan 'hadiah' bagi dia yang berjasa, bukan atas evaluasi kinerja menteri. Dua menteri dan tiga wakil menteri baru yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan perombakan kabinet alias reshuffle pada Rabu (15/6) siang lalu.

Jokowi melantik para pembantunya yang baru di kabinet itu di Istana Negara disaksikan para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintahannya. Sebelumnya, pada hari tersebut Jokowi menjamu makan siang para ketum parpol itu di Presidensial Lounge, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Dalam perombakan itu, Jokowi melantik lima wajah baru yakni dua menteri dan tiga wakil menteri. Para menteri baru itu adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggeser M Lutfi, dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR/Kepala BPN menggeser Sofyan Djalil.

Kemudian untuk kursi wakil menteri: Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni jadi Wamen ATR/BPN, eks Bupati Jayawijaya John Wempi Watipo menjadi Wamendagri, dan Sekjen PBB Afriansyah Noor jadi Wamenaker.

Hasil dari pelantikan anggota kabinet terbaru yang tak dihadiri Wapres Ma'ruf Amin--karena sedang kunjungan ke wilayah Sumatra pada hari tersebut--itu kemudian dinilai sejumlah pihak tak menunjukkan evaluasi atas kinerja menteri, melainkan 'hadiah' politik.

Zulhas--misalnya--partainya adalah bungsu dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin setelah secara resmi merapat pada Agustus 2021 silam. PAN juga menjadi salah satu parpol yang menyuarakan wacana penundaan pemilu beberapa waktu lalu, bersama PKB dan Golkar.

PAN juga terlibat dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB) bersama Golkar dan PPP, koalisi yang juga dikaitkan dengan langkah Jokowi untuk pemilu 2024 mendatang. Koalisi itu baru dibentuk Mei kemarin, tak berselang lama dengan isu merenggangnya Jokowi dengan PDIP karena diduga punya pilihan berbeda soal Capres.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengatakan tak salah bila publik melihat momen reshuffle yang baru saja dilakukan Jokowi itu adalah pembagian jatah hadiah, ketimbang bagian dari evaluasi kinerja kabinet.

Untuk Zulkifli Hasan alias Zulhas, Adi menyorot, partai tersebut pun memiliki sejarah mendukung kepresidenan Jokowi dan masuk dalam kabinetnya. Bahkan, beberapa waktu lalu ikut menyerukan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.

"Zulhas ini masuk ke gerbong pemerintahan Jokowi setahun dua tahun lalu. Dia belum menerima semacam hadiah ya. Nah ini [jabatan Mendag] hadiahnya Pak Zulhas," kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (16/6).

Motif itu dinilai tak berbeda jauh dengan pemberian jabatan Wakil Menteri ATR/BPN untuk Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.

"PSI dari awal juga sudah mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Dan ini hadiahnya," ujar Kunto.

Selanjutnya, jabatan Menteri ATR/BPN juga diibaratkan hadiah untuk Hadi Tjahjanto. Purnawirawan TNI berpangkat marsekal itu dianggap dekat dengan Jokowi, bahkan sejak masih di Solo, Jawa Tengah.

Saat itu, 2010-2011, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, sementara Hadi sebagai Komandan Lanud Adi Sumarno. Kedekatan itu berlanjut, Hadi selalu beriringan dengan langkah Jokowi.

Pada periode 2015-2016, Jokowi sudah menjabat sebagai presiden, sementara Hadi menjadi Sekretaris Militer Presiden.

Kemudian, pada 2016-2017 Hadi menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Terakhir, Hadi diusung menjadi calon Panglima TNI oleh Jokowi.

"Ini semacam menteri-menteri hadiah," ucap Kunto.

Menurut Kunto, menjadikan reshuffle sebagai ajang bagi-bagi hadiah adalah hal yang ironis di Indonesia. Pasalnya, Indonesia baru saja ingin bangkit dari pagebluk Covid-19. Menurutnya banyak yang harus dibenahi, terutama pemulihan ekonomi.

Kunto tak memungkiri juga bahwa mungkin ada motif 'evaluasi' dalam reshuffle itu. Contohnya, mengganti mendag untuk mengentaskan masalah minyak goreng.

"Tapi kalau dari kacamata rakyat, akhirnya ya, 'Apakah benar Pak Zulhas itu bisa menuntaskan problem migor di Indonesia?', Kan itu pertanyaannya," ujar Kunto.

"Kita tunggu saja. Kalau enggak bisa juga kan yang jadi korban itu Pak Jokowi juga. dan Pak Jokowi juga harus menanggung keputusan hari ini," imbuhnya.

Baca halaman selanjutnya: wanti-wanti risiko penyalahgunaan demi 2024

Potensi Penyalahgunaan Wewenang demi Pemilu 2024

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER