Reshuffle Jokowi dan Hadiah Menteri Bagi Mereka yang 'Berjasa'

CNN Indonesia

Kamis, 16 Jun 2022 15:49 WIB

Pengamat politik dan hukum tata negara menilai komposisi dalam reshuffle kabinet terkesan 'hadiah' bagi dia yang berjasa, bukan atas evaluasi kinerja menteri. — Dua menteri dan tiga wakil menteri baru yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan perombakan kabinet alias reshuffle pada Rabu (15/6) siang lalu.

Jokowi melantik para pembantunya yang baru di kabinet itu di Istana Negara disaksikan para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintahannya. Sebelumnya, pada hari tersebut Jokowi menjamu makan siang para ketum parpol itu di Presidensial Lounge, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Dalam perombakan itu, Jokowi melantik lima wajah baru yakni dua menteri dan tiga wakil menteri. Para menteri baru itu adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggeser M Lutfi, dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR/Kepala BPN menggeser Sofyan Djalil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian untuk kursi wakil menteri: Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni jadi Wamen ATR/BPN, eks Bupati Jayawijaya John Wempi Watipo menjadi Wamendagri, dan Sekjen PBB Afriansyah Noor jadi Wamenaker.

Hasil dari pelantikan anggota kabinet terbaru yang tak dihadiri Wapres Ma'ruf Amin--karena sedang kunjungan ke wilayah Sumatra pada hari tersebut--itu kemudian dinilai sejumlah pihak tak menunjukkan evaluasi atas kinerja menteri, melainkan 'hadiah' politik.

Zulhas--misalnya--partainya adalah bungsu dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin setelah secara resmi merapat pada Agustus 2021 silam. PAN juga menjadi salah satu parpol yang menyuarakan wacana penundaan pemilu beberapa waktu lalu, bersama PKB dan Golkar.

PAN juga terlibat dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB) bersama Golkar dan PPP, koalisi yang juga dikaitkan dengan langkah Jokowi untuk pemilu 2024 mendatang. Koalisi itu baru dibentuk Mei kemarin, tak berselang lama dengan isu merenggangnya Jokowi dengan PDIP karena diduga punya pilihan berbeda soal Capres.

Lihat Juga :

PAN soal Zulhas Jadi Mendag: Prosesnya Panjang, Sudah Setahun

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengatakan tak salah bila publik melihat momen reshuffle yang baru saja dilakukan Jokowi itu adalah pembagian jatah hadiah, ketimbang bagian dari evaluasi kinerja kabinet.

Untuk Zulkifli Hasan alias Zulhas, Adi menyorot, partai tersebut pun memiliki sejarah mendukung kepresidenan Jokowi dan masuk dalam kabinetnya. Bahkan, beberapa waktu lalu ikut menyerukan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.

"Zulhas ini masuk ke gerbong pemerintahan Jokowi setahun dua tahun lalu. Dia belum menerima semacam hadiah ya. Nah ini [jabatan Mendag] hadiahnya Pak Zulhas," kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (16/6).

Motif itu dinilai tak berbeda jauh dengan pemberian jabatan Wakil Menteri ATR/BPN untuk Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.

"PSI dari awal juga sudah mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Dan ini hadiahnya," ujar Kunto.

Selanjutnya, jabatan Menteri ATR/BPN juga diibaratkan hadiah untuk Hadi Tjahjanto. Purnawirawan TNI berpangkat marsekal itu dianggap dekat dengan Jokowi, bahkan sejak masih di Solo, Jawa Tengah.

Saat itu, 2010-2011, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, sementara Hadi sebagai Komandan Lanud Adi Sumarno. Kedekatan itu berlanjut, Hadi selalu beriringan dengan langkah Jokowi.

Pada periode 2015-2016, Jokowi sudah menjabat sebagai presiden, sementara Hadi menjadi Sekretaris Militer Presiden.

Kemudian, pada 2016-2017 Hadi menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Terakhir, Hadi diusung menjadi calon Panglima TNI oleh Jokowi.

"Ini semacam menteri-menteri hadiah," ucap Kunto.

Menurut Kunto, menjadikan reshuffle sebagai ajang bagi-bagi hadiah adalah hal yang ironis di Indonesia. Pasalnya, Indonesia baru saja ingin bangkit dari pagebluk Covid-19. Menurutnya banyak yang harus dibenahi, terutama pemulihan ekonomi.

Kunto tak memungkiri juga bahwa mungkin ada motif 'evaluasi' dalam reshuffle itu. Contohnya, mengganti mendag untuk mengentaskan masalah minyak goreng.

"Tapi kalau dari kacamata rakyat, akhirnya ya, 'Apakah benar Pak Zulhas itu bisa menuntaskan problem migor di Indonesia?', Kan itu pertanyaannya," ujar Kunto.

"Kita tunggu saja. Kalau enggak bisa juga kan yang jadi korban itu Pak Jokowi juga. dan Pak Jokowi juga harus menanggung keputusan hari ini," imbuhnya.

Lihat Juga :

Arief Poyuono Sebut Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol Simbol 3 Periode

Baca halaman selanjutnya: wanti-wanti risiko penyalahgunaan demi 2024

Dihubungi secara terpisah, Pakar hukum tata negara Jentera Bivitri Susanti punya pandangan serupa dengan Kunto terkait ajang reshuffle untuk 'bagi-bagi hadiah menteri'.

Bivitri membeberkan kondisi yang dilihat dari kacamata hukum dalam menjelaskan kekhawatiran tersebut. Secara hukum, mengacu pada UUD 1945 tidak ada yang salah. Terlebih dengan sistem presidensil, jabatan menteri memang menjadi hak prerogatif presiden.

"Jadi kapan pun dia mau, dia bisa ganti," kata Bivitri.

Namun, yang harus diperhatikan menurut Bivitri adalah aspek seberapa demokratis pemerintahan saat ini dan orientasi kesejahteraan untuk rakyat ketimbang kepentingan golongannya.

"Nah ini yang saya enggak lihat. Kalau memang pemerintahan yang sekarang demokratis, terbuka, transparan dan punya orientasi pada kesejahteraan rakyat, dia akan bikin serius supaya kalau kabinetnya kemudian direshuffle, harusnya presiden memikirkan bagaiaman ini yang strategis," jelas dia.

Lihat Juga :

Rocky Gerung soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Orang Ingin Luhut Diganti

Jika orientasinya untuk rakyat, kata Bivitri, salah satu contohnya pemerintah harus memikirkan bagaimana cara memulihkan ekonomi dengan menempatkan orang yang mumpuni.

"Harus mendag yang berkaitan dengan ekonomi, yang mumpuni, yang rekam jejaknya bagus, profesional," ujar dia.

"Kita bisa lihat bahwa Zulhas itu dari aspek perdagangan juga tidak punya rekam jejak yang cukup. Tapi dia lebih kelihatan dari aspek politis," ucapnya.

Bivitri khawatir dengan penempatan Zulhas di mendag. Di satu sisi, Bivitri mengingatkan di mata publik bahwa Zulhas punya catatan buruk sebagai menteri.

Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan di Era Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, Zulhas pernah mendapat kritik tajam soal masalah penebangan hutan. Salah satu kritik itu datang dari aktor gaek Hollywood yang peduli lingkungan, Harrison Ford.

Bukan menuntaskan, Zulhas justru menambah masalah kehutanan. Saat eranya, Zulhas menjadikan hutan seluas 36 kalinya Jakarta menjadi perkebunan.

Infografis - Reshuffle Kabinet Indonesia Maju - revisi

Siasat Busuk Pemenangan Pemilu

Terlepas dari itu, Bivitri juga khawatir akan ada penyalahgunaan wewenang jabatan di kementerian untuk kepentingan Pemilu 2024.

"Kan kita tahu, buktinya seringnya 2019, 2014, 2009 bagaimana wewenang menteri itu digunakan untuk kepentingan kampanye politik," kata Bivitri.

"Ini rentan sekali. Kalau dibagi bagi setiap parpol, saya kira parpol juga senang karena punya celah untuk menyedot uang negara dengan cara penyalah gunaan wewenang tadi," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengkhawatirkan komposisi yang terjadi pascaresfhuffle terbaru itu berdampak menghidupkan wacana penundaan pemilu hingga Jokowi tiga periode yang sempet terpendam. Dan, itu terlihat dari orang-orang yang ditempatkan Jokowi di dalam kabinetnya.

Dia mencontohkan, Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang menggantikan kawan satu parpolnya, Surya Tjandra di kursi Wamen ATR/BPN.

"Kalau PSI itu kan hanya menggantikan aja sifatnya, Candra kan sebelumnya juga PSI. Jadi semacam jatah gitu ya, karena PSI sebenarnya tidak di parlemen tapi dia memang membantu terus kan, menyerang Anies, mendukung 3 periode asal konstitusional. Jadi tetap harus dipertahankan," kata Bivitri.

"Kemudian label Hadi dia sebagai tentara juga punya andil untuk menjaga kestabilan politik menjelang 2024. Paling tidak ada satu bagian dari tentara yang dipegang," imbuhnya.

Lihat Juga :

Zulhas Masuk Kabinet, PAN Klaim Lebih Kuat Kawal Jokowi hingga 2024

Sementara itu kemarin, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba.

"Tentunya reshuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/6).

Pramono mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Jokowi melakukan perombakan kabinet. Ia menaruh harapan terhadap dua orang yang dilantik sebagai menteri dan tiga wakil menteri dapat memperkuat kinerja pemerintah ke depannya.

Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan Jokowi yang telah menjabat selama delapan tahun sebagai presiden sudah mengetahui apa yang dibutuhkan bagi jalannya roda pemerintahan. Jokowi, kata dia, juga memahami tentang seluk beluk persoalan energi hingga pangan untuk jadi prioritas penanganan.

"Presiden sudah memahami persoalan yang ada. Termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi, sehingga itulah yang menjadi prioritas dan untuk itu maka kenapa ada penyegaran di dalam tubuh kabinet," ujar dia.

Selain itu, Pramono turut menyinggung bahwa reshuffle diperlukan di Kementerian Perdagangan untuk menghadapi situasi global saat ini. Salah satunya imbas persoalan inflasi yang menjadi persoalan banyak negara.

"Ini untuk membuat kabinet lebih bisa bekerja lebih lincah gitu ya karena kan tidak hanya semata-mata karena urusan di Kementerian Perdagangan karena sekarang ini urusan pangan persoalan inflasi, itu kan juga menjadi persoalan dunia," ucap Pramono.