Reshuffle Jokowi dan Hadiah Menteri Bagi Mereka yang 'Berjasa'

Dihubungi secara terpisah, Pakar hukum tata negara Jentera Bivitri Susanti punya pandangan serupa dengan Kunto terkait ajang reshuffle untuk 'bagi-bagi hadiah menteri'.

Bivitri membeberkan kondisi yang dilihat dari kacamata hukum dalam menjelaskan kekhawatiran tersebut. Secara hukum, mengacu pada UUD 1945 tidak ada yang salah. Terlebih dengan sistem presidensil, jabatan menteri memang menjadi hak prerogatif presiden.

"Jadi kapan pun dia mau, dia bisa ganti," kata Bivitri.

Namun, yang harus diperhatikan menurut Bivitri adalah aspek seberapa demokratis pemerintahan saat ini dan orientasi kesejahteraan untuk rakyat ketimbang kepentingan golongannya.

"Nah ini yang saya enggak lihat. Kalau memang pemerintahan yang sekarang demokratis, terbuka, transparan dan punya orientasi pada kesejahteraan rakyat, dia akan bikin serius supaya kalau kabinetnya kemudian direshuffle, harusnya presiden memikirkan bagaiaman ini yang strategis," jelas dia.

Lihat Juga : Rocky Gerung soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Orang Ingin Luhut Diganti

Jika orientasinya untuk rakyat, kata Bivitri, salah satu contohnya pemerintah harus memikirkan bagaimana cara memulihkan ekonomi dengan menempatkan orang yang mumpuni.

"Harus mendag yang berkaitan dengan ekonomi, yang mumpuni, yang rekam jejaknya bagus, profesional," ujar dia.

"Kita bisa lihat bahwa Zulhas itu dari aspek perdagangan juga tidak punya rekam jejak yang cukup. Tapi dia lebih kelihatan dari aspek politis," ucapnya.

Bivitri khawatir dengan penempatan Zulhas di mendag. Di satu sisi, Bivitri mengingatkan di mata publik bahwa Zulhas punya catatan buruk sebagai menteri.

Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan di Era Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, Zulhas pernah mendapat kritik tajam soal masalah penebangan hutan. Salah satu kritik itu datang dari aktor gaek Hollywood yang peduli lingkungan, Harrison Ford.

Bukan menuntaskan, Zulhas justru menambah masalah kehutanan. Saat eranya, Zulhas menjadikan hutan seluas 36 kalinya Jakarta menjadi perkebunan.

Siasat Busuk Pemenangan Pemilu

Terlepas dari itu, Bivitri juga khawatir akan ada penyalahgunaan wewenang jabatan di kementerian untuk kepentingan Pemilu 2024.

"Kan kita tahu, buktinya seringnya 2019, 2014, 2009 bagaimana wewenang menteri itu digunakan untuk kepentingan kampanye politik," kata Bivitri.

"Ini rentan sekali. Kalau dibagi bagi setiap parpol, saya kira parpol juga senang karena punya celah untuk menyedot uang negara dengan cara penyalah gunaan wewenang tadi," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengkhawatirkan komposisi yang terjadi pascaresfhuffle terbaru itu berdampak menghidupkan wacana penundaan pemilu hingga Jokowi tiga periode yang sempet terpendam. Dan, itu terlihat dari orang-orang yang ditempatkan Jokowi di dalam kabinetnya.

Dia mencontohkan, Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang menggantikan kawan satu parpolnya, Surya Tjandra di kursi Wamen ATR/BPN.

"Kalau PSI itu kan hanya menggantikan aja sifatnya, Candra kan sebelumnya juga PSI. Jadi semacam jatah gitu ya, karena PSI sebenarnya tidak di parlemen tapi dia memang membantu terus kan, menyerang Anies, mendukung 3 periode asal konstitusional. Jadi tetap harus dipertahankan," kata Bivitri.

"Kemudian label Hadi dia sebagai tentara juga punya andil untuk menjaga kestabilan politik menjelang 2024. Paling tidak ada satu bagian dari tentara yang dipegang," imbuhnya.

Lihat Juga : Zulhas Masuk Kabinet, PAN Klaim Lebih Kuat Kawal Jokowi hingga 2024

Sementara itu kemarin, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba.

"Tentunya reshuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/6).

Pramono mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Jokowi melakukan perombakan kabinet. Ia menaruh harapan terhadap dua orang yang dilantik sebagai menteri dan tiga wakil menteri dapat memperkuat kinerja pemerintah ke depannya.

Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan Jokowi yang telah menjabat selama delapan tahun sebagai presiden sudah mengetahui apa yang dibutuhkan bagi jalannya roda pemerintahan. Jokowi, kata dia, juga memahami tentang seluk beluk persoalan energi hingga pangan untuk jadi prioritas penanganan.

"Presiden sudah memahami persoalan yang ada. Termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi, sehingga itulah yang menjadi prioritas dan untuk itu maka kenapa ada penyegaran di dalam tubuh kabinet," ujar dia.

Selain itu, Pramono turut menyinggung bahwa reshuffle diperlukan di Kementerian Perdagangan untuk menghadapi situasi global saat ini. Salah satunya imbas persoalan inflasi yang menjadi persoalan banyak negara.

"Ini untuk membuat kabinet lebih bisa bekerja lebih lincah gitu ya karena kan tidak hanya semata-mata karena urusan di Kementerian Perdagangan karena sekarang ini urusan pangan persoalan inflasi, itu kan juga menjadi persoalan dunia," ucap Pramono.