Mantan Honorer dari NTT Curhat ke Jokowi Tak Digaji Selama Bekerja

Seorang mantan pegawai honorer bernama Pudencia yang berasal dari Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) bercerita kepada Presiden Joko Widodo soal pengalaman tak digaji selama bekerja.

Perempuan yang disapa Dea itu mengaku tak mendapat upah saat bekerja di salah satu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Oleh karena itu, ia mulai mencoba ikut program Kartu Prakerja.

"Saya mengikuti pelatihan Prakerja waktu masih honorer di puskesmas. Kami di NTT kalau honorer tidak digaji," kata Dea pada Temu Raya Kartu Prakerja di Sentul, Bogor,Jumat (17/6).

Dea mengaku mendaftar sejak gelombang pertama Kartu Prakerja. Ia baru diterima pada gelombang ke-13.

Saat ini, Dea telah bekerja di sebuah bandara kecil di Sabu Raijua. Dia berharap program Kartu Prakerja tetap berlanjut meski Jokowi tak lagi menjabat presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi tak langsung merespons tentang honorer yang tak digaji. Dia baru bicara mengenai persoalan itu saat menjumpai awak media massa.

"Ya tanya saja sama pemda. Itu urusan pemerintah daerah," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada semua instansi pemerintahan. Rencana itu pun ditegaskan lewat angka a Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022.

Pemerintah akan resmi menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023. Orang-orang yang masih berstatus tenaga honorer akan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).