Ma'ruf Amin: Khilafatul Muslimin Menyimpang

CNN Indonesia
Rabu, 22 Jun 2022 17:47 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Khilafatul Muslimin telah menyimpang dari kesepakatan pendiri bangsa mengenai dasar negara Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan kelompok Khilafatul Muslimin menyimpang. Kegiatannya harus dihentikan. (Foto: Arsip Setwapres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ide khilafah yang diusung oleh kelompok Khilafatul Muslimin telah menyimpang dari sistem bernegara yang telah disepakati di Indonesia.

"Responsnya dia itu menyimpang ya. Karena kita di Indonesia sudah ada kesepakatan. Saya sebutnya kesepakatan nasional," kata Ma'ruf dalam video yang diterbitkan Setwapres usai meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), Rabu (22/6).


Ma'ruf menegaskan kelompok yang mengusung khilafah di Indonesia menyalahi kesepakatan struktural yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa terdahulu, yakni membentuk negara berdasarkan Republik dan NKRI.

"Bahwa negara kita itu negara Republik dan NKRI itu sudah final," kata dia.

Di sisi lain, Ma'ruf berharap pelbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Khilafatul Muslimin bisa dihentikan.

"Karena itu ya terpaksa dihentikan dan dilakukan juga, kegiatannya terus disetop dan tentu mereka diperbaiki, direhabilitasi," kata dia.

Kepolisian telah menangkap sejumlah anggota Khilafatul Muslimin di pelbagai daerah belakangan ini. Rangkaian penangkapan dilakukan usai pawai kebangkitan khilafah di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Dalam pengembangan kasus, polisi menemukan sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin. Sekolah-sekolah itu, klaim polisi, mengajarkan bahwa ideologi khilafah bisa menggantikan Pancasila.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah tak perlu gaduh dalam menangani kelompok Khilafatul Muslimin.

Menurutnya, jika memang aktivitas Khilafatul Muslimin bertentangan dengan ideologi bangsa maka tinggal diproses sebagaimana hukum berjalan.

"Jika pergerakan seperti Khilafatul Muslimin ini berkaitan dengan hukum dan bertentangan dengan Pancasila ya diproses saja secara hukum dengan baik dan tidak perlu gaduh," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta.

(rzr/wis)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER