Pimpinan MPR Minta Bantuan Australia Atasi Wabah PMK

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku telah meminta bantuan pemerintah Australia untuk menangani wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Muzani saat bertemu Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6).

Lihat Juga : Tandon Air Proyek LRT di Rasuna Said Jebol, 5 Orang Luka

"Kami berharap pemerintah Australi bisa membantu permasalahan ini. Terus terang ini sangat merugikan para peternak kami yang jumlahnya cukup banyak di berbagai macam daerah," ujar Muzani melalui keterangan tertulis.

Politikus Partai Gerindra itu menilai pemerintah Australia memiliki kemampuan teknis serta teknologi dalam rangka penanganan wabah PMK.

"Kami memahami bahwa Australia memiliki teknologi dalam upaya pemberantasan wabah PMK ini. Itu sebabnya kami berharap meskipun wabah ini sudah kami lewati (alami) sejak tahun 90-an, tapi kemudian kami terkaget wabah ini kembali melanda para hewan ternak kita," katanya.

Lebih lanjut, Muzani menyebut pemerintah Australia menyambut baik permintaan tersebut. Nantinya, Menteri Pertanian Australia bakal datang ke Indonesia untuk membahas detail kerja sama.

"Kemungkinan bulan depan Menteri Pertanian Australia akan datang untuk membicarakan persoalan teknis. Dan ada kemungkinan dia akan berkunjung ke Lampung untuk kerjasama dalam bidang kesehatan hewan dan tentu manusia," ujarnya.

Lihat Juga : Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Akses Ilegal Dokumen Sahroni

Sejauh ini pemerintah sudah memusnahkan atau memotong bersyarat 2.677 hewan ternak karena terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) per Selasa (28/6) hingga pukul 9.25 WIB.

Virus PMK sudah menyebar di 19 provinsi dan 218 kabupaten/kota. Jawa Timur menjadi daerah yang memiliki kasus PMK paling banyak, yakni mencapai 115.478 hewan.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono menyebut mengusulkan anggaran untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak naik dari Rp4,42 triliun menjadi Rp4,6 triliun. Dana itu dibutuhkan untuk beberapa hal, seperti pengadaan vaksin hingga obat-obatan.

"Perkembangan terbaru dalam rapat koordinasi terbatas 22 Juni 2022 kami melakukan evaluasi lagi untuk usulan itu, sehingga kami sampaikan total (naik menjadi) Rp4,6 triliun," kata Kasdi.