Tuntut Buka Draf RKUHP, BEM Unpad Gelar Aksi di Depan DPRD Jabar Besok

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama elemen masyarakat sipil lainnya akan menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis (30/6).

Aksi ini merupakan upaya mendesak pemerintah untuk segera membuka draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang belakangan ramai diperbincangkan.

"Mengajak seluruh masyarakat terutama warga Jawa Barat untuk menumpahkan aspirasi dan amarahnya di ruang publik, agar DPR dan Pemerintah tidak mengesahkan pasal pasal bermasalah dalam RKUHP yang dapat mengancam kehidupan berdemokrasi," ujar Ketua BEM Unpad Virdian Aurellio kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/6).

Pada aksinya, BEM Unpad membawa enam tuntutan yang akan disampaikan, yakni menuntut Pemerintah dan DPR RI agar segera membuka draft RKUHP dan menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk menghapus pasal-pasal yang bertentangan dengan demokrasi.

Lalu, menuntut Pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang pembahasan RKUHP dengan menjamin transparansi dan partisipasi yang bermakna dengan melibatkan masyarakat sipil.

"Kemudian, menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menghapus ketentuan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat dalam RKUHP karena tidak sejalan dengan cita-cita yang dirumuskan naskah akademik," ungkapnya.

Selain itu, menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan harmonisasi antara RKUHP dengan UU TPKS.

Terakhir, menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mengatur Kejahatan HAM Berat di luar RKUHP agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan Pengecualian asas non retroaktif dalam RKUHP.

"Perihal estimasi massa ada 700 lebih dan terus bertambah saat kita data. [Lokasi] di DPRD Jawa Barat sebagai rumah perwakilan di Jabar," jelas Virdian.

Aksi ini merupakan bagian dari Pekan Melawan yang berlangsung dari tanggal 28 Juni hingga 6 Juli di berbagai penjuru Indonesia.

"Teman-teman Jakarta turun di tanggal 28 Juni, kami dari Bandung 30 Juni, disusul juga daerah daerah lainnya," ucap dia.