PPKM se-Indonesia Berakhir Hari Ini dan Wacana Pengetatan dari Wapres

CNN Indonesia
Senin, 04 Jul 2022 09:17 WIB
Wapres Ma'ruf Amin pekan lalu mewacanakan pengetatan aturan pandemi, terutama terkait kebijakan bebas masker di luar ruangan. Kasus positif virus corona di Indonesia kembali mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19) di seluruh wilayah Indonesia yang berlaku sejak 7 Juni lalu berakhir pada hari ini, Senin (4/7).

Masih belum diketahui, apakah pemerintah akan kembali memperpanjang status PPKM atau menghentikannya. Pemerintah sebelumnya membeberkan setidaknya ada tiga kondisi yang bakal menentukan keberlanjutan PPKM sebagai upaya mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dante menyebut parameter yang digunakan pemerintah adalah dengan menghitung Rt atau effective reproduction number Covid-19. Rt merupakan jumlah penularan efektif pada kasus sekunder di populasi. Nilai di bawah 1 mengindikasikan wabah sudah terkendali dan jumlah kasus baru semakin berkurang.

Pada opsi pertama, apabila kurang dari dua bulan nilai Rt kurang dari satu maka PPKM akan diperpanjang setiap dua pekan. Opsi kedua, apabila Rt Covid-19 selama 4 bulan kurang dari 1, maka PPKM akan diperpanjang sebulan sekali. Dan ketika Rt kurang dari 1 dan sudah mencapai 6 bulan, maka kemungkinan PPKM tidak perlu diperpanjang.

Lebih lanjut, selama PPKM periode ini, seluruh wilayah di Indonesia masuk kategori PPKM Level 1, kecuali Kabupaten Teluk Bintuni di provinsi Papua Barat yang masih masuk PPKM Level 2.

Seiring dengan itu pemerintah melonggarkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah tidak lagi mewajibkan penggunaan masker di ruang terbuka.

Pemerintah juga menyatakan relaksasi kebijakan dalam sektor non kesehatan terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan Covid-19 terkini. Dalam PPKM periode 7 Juni-4 Juli, pemerintah memberlakukan kebijakan 100 persen operasional pada berbagai aspek.

Seperti misalnya daerah PPKM Level 1 yang dapat beroperasi 100 persen, sementara pada daerah PPKM Level 2 menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25 persen dan WFO sebesar 75 persen.

Tempat ibadah baik Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah di daerah PPKM Level 1 jug dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah dengan kapasitas 100 persen.

Sementara pada daerah PPKM Level 2 diizinkan beroperasi 75 persen dengan jam operasi maksimal pukul 22.00 waktu setempat.

Pemerintah juga mengatur, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya di daerah PPKM Level 1 boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 100 persen. Adapun pada daerah PPKM Level 2, diberlakukan kapasitas sebesar 75 persen dengan ketentuan protokol kesehatan yang sama.

Selain itu, pelaksanaan resepsi di daerah PPKM Level 1 Jawa-Bali dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 100 persen. Namun pada PPKM Level 1 di luar Jawa-Bali masih memberlakukan aturan maksimal 75 persen dan pada daerah Level 2 maksimal 50 persen dari kapasitas.

Namun relaksasi dari pemerintah dibarengi dengan kenaikan kasus virus corona. Penyebabnya adalah kemunculan Omicron varian BA.4 dan BA.5.

Ada kenaikan rata-rata 1.000 kasus dalam beberapa pekan terakhir. Jika dihitung pekan ini saja terdapat kenaikan 9 persen kasus positif dibandingkan pekan sebelumnya.

Wacana Pengetatan Ma'ruf Amin

Atas tren kenaikan itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin melontarkan wacana pengetatan aturan pandemi. Ma'ruf terutama menyoroti kebijakan bebas masker di ruang terbuka.

Menurutnya, masker harus dipakai lagi saat berada di luar ruangan seiring kenaikan kasus Covid-19.

"Protokol kesehatan tetap kita ketatkan, masker terutama ya, (saat) ada kenaikan terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi kelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situasinya memungkinkan baru kita buka lagi," kata Ma'ruf Amin di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (1/7).

Dia berkata pelonggaran itu harus tetap mengacu pada kondisi di lapangan. Dia tak ingin kelonggaran bikin warga terlena sehingga memicu kenaikan level PPKM.

"Kita sudah punya ukuran-ukuran, di daerah-daerah itu ada levelnya, kemarin sudah di level 1 semua. Jadi kalau ada daerah yang naik, ya terpaksa dinaikkan levelnya, kemudian juga ada pembatasan-pembatasan sesuai dengan levelnya," tambah Wapres.

(khr/wis)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER