Korban UU ITE Datangi DPR, Cerita Kasus dan Desak Revisi

CNN Indonesia
Selasa, 05 Jul 2022 13:54 WIB
Sejumlah korban UU ITE mendatangi DPR. Mereka bercerita dan mendesak agar UU ITE segera direvisi. Ilustrasi. Sejumlah korban UU ITE mendatangi DPR. Mereka bercerita dan mendesak agar UU ITE segera direvisi. (Foto: Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Legislasi (Baleg) DPR menerima audiensi Paguyuban Korban Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (PAKU ITE), Selasa (5/7).

Beberapa peserta audiensi adalah Baiq Nuril dan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti.

Para korban memaparkan cerita kriminalisasi yang mereka terima atas UU ITE. Mereka mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi UU tersebut.

Baiq Nuril menceritakan trauma yang ia dan keluarganya rasakan setelah menjalani hukuman tahanan. Baiq menuturkan anak dan keluarganya juga mengalami tekanan psikis.

"Dampak yang paling kerasa sampai sekarang pun masih masih terasa, Pak, terutama bagi anak-anak saya karena yang paling utama yang terdampak itu keluarga," kata Baiq Nuril di Gedung DPR, Senayan.

"Itu yang masih traumanya itu mungkin masih melekat di dia (anak)," sambungnya.

Baiq dilaporkan dengan pasal UU ITE pada 2015 setelah membuka kasus pelecehan seksual yang ia alami di media sosial. Kemudian, ia ditetapkan sebagai tersangka pada 2016.

Peninjauan kembali (PK) yang ia ajukan di Mahkamah Agung pun ditolak.

"Dinyatakan bebas di PN Mataram. Tapi jaksa banding, akhirnya bandingnya diterima di MA. Saya mengajukan PK, ternyata PK saya ditolak. Akhirnya saya harus menjalani hukuman selama enam bulan dengan subsider 500 juta," ucapnya.

Belakangan, Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada BAiq Nuril melalui keputusan presiden.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti juga menceritakan pasal UU ITE yang menjerat dirinya. Ia mengaku dilaporkan oleh salah seorang pejabat negara.

"Saya baru saja mendapati kasus tahun lalu Agustus 2021 dan sudah banyak didengar Bapak dan Ibu, di mana kasusnya mungkin lebih ke ranah cukup politis yang libatkan pejabat negara juga," kata Fatia.

Fatia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Maret lalu.

Ia menilai UU ITE sebagai produk hukum justru lebih banyak merugikan masyarakat ketimbang memberikan manfaat.

Menurutnya, UU ini membatasi kebebasan berpendapat masyarakat dan semakin menyulitkan kepolisian.

"Dan yang saya liat juga di sini bahwa memang yang dapat terkena UU ITE ataupun menggunakan UU ITE itu tidak hanya pejabat negara seperti Pak Luhut Binsar Pandjaitan, tetapi juga sifat-sifat yang horizontal seperti yang disebutkan," tegasnya.

(cfd/tsa)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER