DPR Duga Ada Pemalsuan Dokumen soal 46 Haji Furoda Gagal Berangkat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menduga ada indikasi pemalsuan dokumen visa haji furoda yang digunakan 46 warga negara Indonesia (WNI) yang gagal beribadah haji.

Haji furoda atau mujamalah merupakan sebutan untuk program haji di luar kuota haji pemerintah Indonesia. Kuota haji furoda dikeluarkan dan diberikan langsung dari pemerintah Saudi.

"Analisa saya ada pemalsuan dokumen. Agak susah ya, karena permohonan visa itu kan harus pake paspor, dan paspor orang-orang ini pasti paspor Indonesia. Kalaupun keluar visa pasti melalui sebuah sistem yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi," kata Diah dalam acara di CNN Indonesia TV, Selasa (5/7).

Diah menduga visa furoda yang berasal dari Malaysia dan Singapura yang digunakan oleh 46 jemaah haji WNI itu tidak dikeluarkan Malaysia. Karena itu, tidak ada informasi yang masuk ke dalam sistem imigrasi Arab Saudi.

"Saya curiganya bukan Malaysia juga yang mengeluarkan, kemungkinan besar pemalsuan dokumen karena begitu pemalsuan dokumen terjadi dan masuk ke dalam sistem visa Arab Saudi dibaca di bandara, yaitu tidak ada informasi ke dalam sistem yang dikeluarkan Arab Saudi," ujarnya.

Diberitakan, sebanyak 46 calon jemaah haji WNI sempat tertahan di Imigrasi Arab Saudi setibanya mereka di Jeddah, Kamis, 30 Juni 2022.

Mereka berangkat ke Arab Saudi dengan penerbangan reguler, dan mendarat di Bandara Internasional Jeddah, Arab Saudi. Namun, mereka tidak lolos proses imigrasi setelah diketahui bahwa visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab Saudi.

Menurut pengakuan pihak travel, mereka menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia untuk memberangkatkan 46 WNI tersebut.