KLHK Berpotensi Ampuni 869 Perusahaan di Kawasan Hutan, 14 Sudah Lolos

CNN Indonesia
Kamis, 07 Jul 2022 20:12 WIB
KLHK mengungkapkan 869 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan bisa diampuni. Hal itu mengacu pada UU Cipta Kerja. Asap membubung tinggi dari lahan yang terbakar di Desa Ujung Batu, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Minggu (1/8/2021). (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan 869 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan bisa diampuni. Hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan dari jumlah itu, sudah ada belasan perusahaan yang lolos pengampunan. Pihaknya pun masih terus menelaah perusahaan yang bisa diampuni dengan beberapa syarat.

"869 perusahaan ini akan kami telaah. Kemungkinan ada juga Pasal 110A atau 110B UU Cipta Kerja. Ini sedang kami dalami semua," kata Rasio dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Rabu (6/7).

Pada pasal 110A diatur bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan dan memiliki Perizinan Berusaha dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan. Perusahaan itu diberi waktu sampai tiga tahun untuk melengkapi berkasnya.

Sementara itu, pada Pasal 110B dikatakan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif.

Rasio menyebut dari 869 perusahaan itu, sudah ada 14 perusahaan yang membayar denda administratif. Semua perusahaan itu merupakan perusahaan tambang.

"Saat ini sudah 14 perusahaan dengan total denda Rp70 miliar," ucap dia.

Ia berkata jumlah denda yang dikumpulkan akan bertambah. Musababnya, KLHK akan menindaklanjuti 869 perusahaan itu sampai tuntas.

"Sekarang kami sedang melakukan penguatan-penguatan agar tidak salah," ucapnya.

Ia menuturkan jika ada perusahaan yang tak membayar denda, maka pihaknya akan mengambil tindakan lanjutan berupa pemblokiran rekening bank, akta pendirian perusahaan, dan/atau akta perubahan terakhir perusahaan.

"Bisa juga pencegahan ke luar negeri, penyitaan aset, dan paksa badan alias penyanderaan," ucapnya.

(yla/pmg)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER