Aparat Bubarkan Pedemo Petisi Rakyat Papua di Abepura hingga Heram

Aparat keamanan membubarkan massa pedemo dari Petisi Rakyat Papua (PRP) yang berkumpul pada beberapa titik di Distrik Abepura dan Distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis (14/7).

Dalam demo itu diketahui massa menolak pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Kasi Humas Polresta Jayapura Kota Ipda Sarah Kafiar mengatakan aparat keamanan TNI-Polri telah membubarkan pendemo di beberapa titik kumpul, sehingga mereka tidak sempat menjadi kelompok yang lebih besar.

Ia menyatakan secara keseluruhan situasi kamtibmas aman dan terkendali, aktivitas masyarakat berlangsung normal.

"Tidak ada hal-hal yang menonjol dan aktivitas masyarakat berlangsung normal, " kata Sarah seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB?

Walaupun demikian ada juga yang berhasil ke Jayapura dan berdemo ke DPR Provinsi Papua. Namun, imbuhnya, massa yang datang menggunakan kendaraan untuk berdemonstrasi itu membubarkan diri setelah berorasi.

Sarah mengatakan untuk menjaga keamanan saat demo PRP itu, sebanyak 2.000 personel TNI-Polri disiagakan.

Dia mengakui, banyaknya personel yang disiagakan karena pihaknya tidak mengizinkan pendemo melakukan longmars ke DPR Provinsi Papua.

Selain tidak mengizinkan pendemo melakukan longmars, pihaknya menegaskan PRP juga bukan organisasi yang terdaftar di Kesbangpol.

Lihat Juga : Pemekaran Papua Dibatasi 7 Provinsi Berdasarkan Wilayah Adat

Dilaporkan Antara, aktivitas perekonomian di Kota Jayapura, Kamis (14/7) berlangsung normal di tengah beredarnya informasi aksi demo PRP.

General Manager pusat perbelanjaan Saga di Abepura Harris Manuputty mengatakan pihaknya tetap buka normal yakni dari pukul 08.00 WIT, namun masyarakat yang berbelanja hingga pukul 10.30 WIT memang masih sedikit.

"Mungkin masyarakat takut berbelanja karena adanya informasi tentang aksi demo," katanya.

"Aktivitas jual beli di SAGA tetap berlangsung aman," ujarnya.

Senada dengan Harris Manuputty, para pedagang yang berjualan di pasar Hamadi, Distrik Jayapura Selatan mengaku aktivitas jual beli tetap berlangsung normal.

"Tidak ada perubahan signifikan karena karena kami berjualan seperti biasa," kata Fatimah yang ditemui sedang berjualan di pasar Hamadi.

Lihat Juga : DPR Buka Kemungkinan Bahas RUU Papua Barat Daya saat Reses

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Mackbon mengatakan 2000 personel gabungan diterjunkan mengamankan demo PRP karena pihaknya tidak mengizinkan kelompok tersebut melakukan longmars ke DPR Provinsi Papua.

"Memang sudah ada surat pemberitahuan pelaksanaan demo PRP yang akan dilaksanakan Kami (14/7) namun ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi seperti kelompok tersebut tidak terdaftar sebagai organisasi di Kesbangpol," katanya.

Menurut Victor, meskipun demikian pihaknya kini mendekati kelompok tersebut agar mereka mau difasilitasi dan diangkut untuk bertemu dengan anggota DPR Papua di gedung wakil rakyat tersebut.

"Polisi tetap tidak akan mengizinkan pendemo melakukan longmars karena akan mengganggu kamtibmas serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yang terjadi di 2019," ujar Victor.

Dia menjelaskan pihaknya berupaya tidak membatasi keinginan para pendemo sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum namun diminta untuk tidak melakukannya longmars.

"Kami sudah menawarkan agar dalam melaksanakan aksi tidak melakukan 'long march' melainkan menunjuk perwakilan yang nantinya akan difasilitasi untuk bertemu dengan anggota DPR Papua guna menyampaikan aspirasinya," katanya.

Dia menambahkan bila setuju dengan persyaratan maka akan dikawal dari awal hingga selesai bahkan massa diantar pulang ke lokasinya masing-masing di mana aspirasi yang ingin disampaikan kelompok tersebut yakni menolak daerah otonomi baru (DOB), bebaskan Victor Yeimo, dan referendum.

"Yang pasti aparat keamanan akan mengantisipasi berbagai kemungkinan dengan tetap tidak mengizinkan pendemo melakukan longmars yang akan melakukan demo," ujarnya.