PDIP Kritik Usul Polisi Ubah Jam Kantor: Perbaiki Transportasi Publik
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai usulan Polda Metro Jaya agar keberangkatan jam kerja diatur untuk mengurai kemacetan, bukan solusi tepat.
Gilbert mengatakan Pemprov DKI sebelumnya juga pernah menerapkan kebijakan agar jam masuk sekolah dibuat lebih cepat. Namun, hal itu juga tidak berdampak signifikan pada kemacetan di Jakarta.
"Saya tidak melihat itu solusi. Sebelumnya, anak sekolah yang dibuat masuk sejam lebih awal, ternyata tidak mampu mengimbangi pesatnya penjualan kendaraan. Itu saja gagal, apalagi jam kantor," kata Gilbert saat dihubungi, Kamis (21/7).
Lebih lanjut, Gilbert menilai usulan ini juga membingungkan dan bersifat situasional atau sementara. Menurut dia, masalah kemacetan di Jakarta yang mendasar adalah jumlah kendaraan yang terus bertambah.
Ia mengatakan untuk mengurangi kemacetan salah satu solusi yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kualitas transportasi publik. Saat ini, kata dia, kualitas transportasi publik di Jakarta masih belum optimal.
"Seharusnya dicari jalan keluar, yaitu transportasi publik diperbaiki, baru naikkan pajak mobil. Sekarang menyuruh masyarakat berangkat dengan jam kantor yang dimodifikasi tentu bukan jawaban yang baik," ujar Gilbert.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengusulkan agar jam kantor di Jakarta diubah untuk mengurai kemacetan.
Usulan ini berdasarkan hasil analisisnya terkait kemacetan Jakarta di pagi hari. Menurutnya, kemacetan di Jakarta disebabkan mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam yang bersamaan.
Karena itu, kata Latif, jam keberangkatan pekerja mesti diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama.
"Saya mengusulkan mengatur aktivitas kerja mereka. Seperti kelompok anak sekolah mereka aktivitasnya kan jam 7 pagi, kelompok pekerja esensial mereka apel di kantor jam 8, jam 9. Nah, yang kritikal jam 10 atau jam 11 siang, sehingga mereka akan berangkatnya tidak bersama-sama. Jadi saya ingin melakukan koordinasi ini," kata Latif dikutip detikcom, Rabu (20/7).
(dmi/pmg)