Daftar Pencapaian yang Dibanggakan Anies selama Pimpin Jakarta

Integrasi Transportasi

Anies memamerkan pembangunan Jakarta sebagai Kota Berketahanan Iklim kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi internasional kota-kota anggota C40 bersama Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres pada Jumat, 16 April 2021.

"Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis transit," kata Anies dalam forum tersebut, sebagaimana dituliskan dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Sabtu, 17 April 2021.

Anies juga menyebut DKI Jakarta memiliki target menekan emisi karbon hingga nol (zero emission) pada 2050 mendatang. Terkait hal itu, dia juga sempat menceritakan langkah-langkah yang diambil guna mengurangi emisi di kota Jakarta.

Lihat Juga : Alasan Jokowi Tak Bisa Penuhi Undangan Anies di JIS: Ada Acara Lain

"Jadi kita lakukan langkah-langkah untuk mengurangi emisi di kota kita dengan transportasi umum dibangun dan alhamdulillah peningkatannya tinggi sekali. Dan uji emisi sambil pada saat yang sama kita berharap kawasan sekitar Jakarta itu ikut mengurangi, karena ketika terjadi polusi udara di tempat manapun, Jakarta sebagaimana juga kalau ada polusi akan terbawa keluar," papar Anies kepada wartawan, Rabu (22/6).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah di Bawah Rp2 Miliar Gratis

Anies menggratiskan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah warga ibu kota yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Kebijakan tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022

Anies menyebut kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota dari tekanan pandemi.

"Di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta," kata Anies seperti dilansir situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Minggu (12/6).

Adapun untuk rumah dengan NJOP lebih dari Rp2 miliar, dia memberi diskon PBB 10 persen bagi rumah tinggal dan 15 persen selain rumah tinggal. Selain itu, ia memberi faktor pengurangan pajak 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan.

[Gambas:Infografis CNN]

WTP 5 Kali Berturut-turut

Anies mengaku bangga telah mencatat sejarah DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya secara beruntun sejak 2017 hingga 2021.

"Ini bersejarah dan kita harapkan nantinya meraih WTP adalah sebuah kebiasaan dan WTP adalah budaya di DKI Jakarta," ungkap Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5).

Lihat Juga : ANALISIS Skenario Pelik PDIP Jika Tak Usung Ganjar di Pilpres 2024

Anies berharap tahun-tahun ke depan DKI tetap mempertahankan opini WTP dari BPK meski dia tak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di DKI. 

Menurut Anies, mempertahankan opini WTP dari BPK bukan sekadar prestasi. Lebih dari itu, menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI telah memenuhi prinsip good governance.

[Gambas:Photo CNN]

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mepertanyakan prestasi Anies selama memimpin Jakarta. Menurut dia, seorang pemimpin yang baik bisa terlihat dari prestasi yang diraihnya.

"Jadi, kalau ada orang berbjcara si A, si B tanya aja prestasinya. Pak Anies (misalnya), sebutkan tujuh prestasinya apa, misalnya gitu. Pasti bingung jawabnya saudara-saudara sekalian," kata Hasto dan langsung disambut tawa peserta yang hadir di acara pelantikan Pengurus Taruna Merah Putih di Kantor DPD PDIP Jakarta, Tebet, Jumat (22/7).

Lihat Juga : Hasto PDIP Jelaskan Maksud Sentil Prestasi Anies Baswedan di Jakarta

Hasto lantas menjelaskan maksudnya mempertanyakan prestasi Anies agar masyarakat dapat menilai kualitas seorang calon pemimpin. Terlebih, nama Anies kerap masuk dalam bursa calon presiden pada Pemilu 2024.

"Jadi itu bukan kritik, itu ya memang setiap pemimpin, apalagi yang akan berproses untuk tahun 2024, ya rakyat harus bisa menilai prestasinya. Semuanya dan itu yang juga dibangun sebagai tradisi PDI perjuangan," pungkasnya.