Ada Gejolak Tiket Komodo, TNI AL Bantu Jaga Kamtibmas di Labuan Bajo

Komandan Pangkalan TNI AL Labuan Bajo, Letnan Kolonel Laut (P) Roni, menyatakan komitmen mereka dalam tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum di laut mendukung pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

"Kami akan bertindak tegas dengan mengadakan pengawasan di laut terhadap semua aksi maupun segala bentuk upaya kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di laut, khususnya para pelaku usaha di laut dan para wisatawan di laut," kata Roni di Labuan Bajo, Minggu (31/7) seperti dikutip dari Antara.

Penegasan itu dia sampaikan berkaitan dengan upaya pengamanan dalam aksi protes pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang berencana menghentikan aktivitas pariwisata sebagai dampak dari peningkatan drastis biaya kontribusi wisata di sana menjadi Rp3,75 juta per orang ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Dua pulau itu juga menjadi habitat alami reptilia purba endemik ternama dunia, komodo (Varanus comodoensis) yang cuma ada di sana di seluruh dunia. Kedua pulau itu masuk ke dalam Taman Nasional Komodo.

Lihat Juga : Protes Tiket Komodo, Pelaku Wisata Labuan Bajo Mogok Selama Agustus

Roni mengatakan TNI AL sangat menghormati upaya penyampaian pendapat oleh pelaku pariwisata di Manggarai Barat. Namun, apabila ada aksi atau kegiatan yang merugikan dan mengarah pada kegiatan anarkis, maka TNI AL akan mengambil tindakan tegas.

Upaya pencegahan maupun pendekatan secara manusiawi oleh TNI AL itu untuk menciptakan iklim keamanan dan kenyamanan di wilayah laut perairan Komodo Labuan Bajo. Terkait upaya pengamanan itu, personel TNI AL pun dikerahkan dan tersebar baik di obyek vital maupun di laut.

"Kurang lebih 50 orang yang tersebar baik di objek vital maupun di laut," sebut Roni.

Sebelumnya Asosiasi Pelaku Wisata dan Individu pelaku wisata Labuan Bajo telah menyatukan persepsi dalam nota kesepahaman untuk menghentikan aktivitas pariwisata sebagai dampak dari biaya kontribusi Rp3,75 juta per orang di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

"Kami bersepakat menghentikan semua jenis pelayanan jasa pariwisata di Kepulauan Taman Nasional dan di seluruh destinasi wisata di Manggarai Barat mulai 1-31 Agustus 2022," kata Koordinator Pelaku Wisata dan Individu Pelaku Wisata Kabupaten Manggarai Barat, Rafael Taher.

Lihat Juga : Pengusaha Wisata Merasa 'Dibunuh' dengan Kenaikan Tiket Pulau Komodo

Dispar Minta Unjuk Rasa Tak Ganggu Wisatawan

Sementara itu,  Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Zeth Sony Libing mengingatkan warga dan para pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang melakukan berbagai aksi unjuk rasa untuk tidak mengganggu para wisatawan yang berwisata ke ujung barat Pulau Flores itu.

"Para pelaku wisata di Labuan Bajo silahkan menyampaikan aspirasinya tetapi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu hak orang lain atau membuat situasi tidak nyaman bagi wisatawan yang datang berwisata ke Labuan Bajo," kata Zeth Sonny Libing, Minggu.

Pemprov NTT, kata Sonny, tak mengharapkan aksi unjuk rasa dilakukan pelaku wisata di Labuan Bajo diikuti dengan melakukan boikot berbagai fasilitas umum.

Sonny mengatakan, semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Menurut dia, tindakan pemboikotan fasilitas wisata merupakan suatu tindakan bunuh diri dalam pembangunan wisata di Labuan Bajo karena mengganggu kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung.

"Pemerintah tidak melarang menyampaikan aspirasi tetapi tidak boleh menghasut dan melakukan pemblokiran fasilitas umum yang berpotensi melanggar hukum," tegas Sonny Libing.

Sementara itu, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Felli Hermanto, memastikan situasi keamanan di wilayah hukumnya tetap terjaga.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak ada yang coba-coba untuk mengintimidasi maupun mengintervensi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Manggarai Barat," kata dia.

Felli menegaskan polisi selalu berada di garda terdepan untuk menjaga kamtibmas sipil yang dinamis kepada semua masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Untuk itu, dia menyatakan tidak ada toleransi bagi para pelaku gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Manggarai Barat.

Lihat Juga : Jokowi Kunjungi TN Komodo di Tengah Polemik Harga Tiket Rp3,75 Juta