KPAI Bakal Panggil Kadisdik DIY soal Siswi di Bantul Dipaksa Berjilbab

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kepala Sekolah SMAN 1 Banguntapan, Bantul, menyusul adanya dugaan pemaksaan jilbab terhadap seorang siswi.

"KPAI akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan DIY dan kepala sekolah terkait pemaksaan memakai jilbab di sekolah SMAN tersebut. Dalam waktu dekat ini akan kita panggil," kata Jasra, Selasa (2/8).

Jasra menyayangkan dampak buruk terhadap psikis siswi imbas insiden tersebut. Ia juga heran pihak sekolah turut melabeli atau memberi stigma yang berkepanjangan kepada siswa.

Baginya, kasus ini menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki prinsip inklusif.

"Ini persoalan tidak sederhana, harus disikapi serius sistem pendidikan kita. Saya kira sangat penting pemanggilan dinas pendidikan yang abai terhadap peristiwa peristiwa seperti ini, kita perlu shock therapy buat birokrasi kita agar sadar tugasnya," ujar dia.

Jasra juga menyesalkan dunia pendidikan masih suram saat menyelesaikan kasus seperti ini. Menurutnya, guru harus memimpin dalam pemulihan psikis siswa, bukan menjadi bagian dari permasalahan.

Hal demikian sejalan seperti amanah Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

"Sangat tidak peka terhadap suara dan pendapat anak yang merupakan hak yang harusnya dihormati, didengar, dan dipertimbangkan pendapatnya," ucapnya.

Diberitakan, seorang siswi kelas X SMAN 1 Banguntapan Bantul mengalami depresi usai dipaksa mengenakan jilbab di sekolahnya.

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) mengatakan siswi itu mengaku dipaksa memakai hijab sebagai salah satu bagian seragam wajib ketika Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya telah meminta klarifikasi SMAN 1 Banguntapan atas insiden tersebut. Selain itu, Disdik DIY juga mengadukan persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY.