Survei: 62,6 Persen Responden Tak Percaya KPK Dipimpin 'Orang Bersih'

Hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menyatakan mayoritas responden, yaitu sebanyak 62,6 persen, tidak percaya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi.

Hal itu imbas dari kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menyeret eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang semakin menggerus harapan publik pada lembaga antirasuah ini. Lili mengundurkan diri KPK di saat proses etik dugaan penerimaan gratifikasi MotoGP Mandalika tengah berlangsung.

Sementara itu, hanya 31 persen responden yang percaya dan 6,4 persen responden menjawab tidak tahu. Belum ada tanggapan dari KPK terkait hasil survei Litbang Kompas ini. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi pimpinan KPK dan juga Juru bicara KPK. 

"Respons negatif publik terhadap kasus yang menjerat Lili ini tercermin dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Sebanyak 62,6 persen responden mulai tidak percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi," tulis Litbang Kompas dikutip Senin (8/8).

Polah pimpinan KPK yang melahirkan sentimen negatif publik tak hanya menyeret Lili.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga sempat membuat heboh publik dengan kontroversi yang dibuatnya. Firli pernah dinyatakan melanggar etik karena menggunakan helikopter untuk kepentingan pribadi. Ia dikenai sanksi ringan berupa teguran tertulis II yang berlaku selama enam bulan.

"Tak heran, cukup banyak responden yang kurang puas dengan kepemimpinan KPK saat ini. Setidaknya tiga dari empat responden berpendapat pimpinan KPK saat ini belum mampu membawa lembaga ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya," tulis Kompas.

Harapan publik

Di tengah kemerosotan pamor, tidak sedikit responden yang masih menaruh harapan bahwa KPK bisa lebih baik di sisa masa jabatan pimpinan jilid V Firli Bahuri Cs.

Sebanyak 59 persen responden meyakini kinerja KPK di bawah nakhoda Firli Cs bisa membaik hingga akhir masa jabatan pada 2023 mendatang.

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi tumbuhnya harapan tersebut, yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dinilai masih cukup efektif untuk menangkap koruptor.

Responden mengungkapkan bahwa OTT menjadi kelebihan KPK. Pandangan positif tersebut setidaknya dirasakan oleh sepertiga dari responden.

Faktor kedua yakni masih ada sebagian dari publik yang melihat pegawai KPK bisa dipercaya. Kepercayaan itu terlihat dari sekitar seperempat responden jajak pendapat yang menilai KPK masih berintegritas.

Adapun hasil surveri diperoleh melalui wawancara lewat telepon yang dilakukan pada 19-21 Juli 2022 dengan melibatkan 502 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.

Sampel dalam jajak pendapat ini ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi.

Dengan metode tersebut pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian kurang lebih 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Sementara itu, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode Mei 2022, KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik.

Dalam survei tersebut, TNI menduduki peringkat pertama dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 85,3 persen. Kemudian disusul Presiden dengan 73,3 persen dan Polri 66,6 persen.

Selanjutnya Kejaksaan Agung 60,5 persen, Pengadilan 60,1 persen, dan KPK dengan 59,8 persen.