Wagub Ariza Akselerasi Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyampaikan bahwa implementasi Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun) dapat mengakselerasi penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat di Jakarta. Hal tersebut ia utarakan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Implementasi SKBG Sarusun di Ruang Pola Bappeda, Blok G Balaikota DKI Jakarta, Selasa (23/8).

FGD ini merupakan tindak lanjut Pemprov DKI Jakarta terhadap terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan SKBG Sarusun. Ariza menyampaikan, SKBG Sarusun hadir sebagai salah satu skema baru dalam penyediaan tanah untuk pembangunan rusun dengan memanfaatkan lahan Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD) atau pun tanah wakaf melalui sewa.

"Sehingga dapat menghasilkan harga hunian yang lebih terjangkau, serta memungkinkan percepatan penyediaan hunian terjangkau di DKI Jakarta," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (23/8).

Dia pun menambahkan, konsep SKBG Sarusun juga memberikan kepastian bermukim atau secure tenure bagi masyarakat. Sehingga dapat memberikan solusi yang sejalan dengan upaya penyelesaian permasalahan kebutuhan hunian terjangkau di Jakarta.

Menurut Ariza, skema SKBG Sarusun ini memberikan angin segar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun regulasi penyediaan hunian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terus membuka ruang untuk berkolaborasi.

Ariza pun berharap FGD kali ini memberikan masukan bagi perumusan kebijakan implementasi SKBG Satuan Rumah Susun di DKI Jakarta. Sehingga, pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di DKI Jakarta dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang masih sangat membutuhkan hunian yang terjangkau dan layak huni.

Bahkan, ia pun menargetkan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi pionir dalam penerbitan SKBG Sarusun di Indonesia. Terlebih, sebagai pusat perekonomian dan kota jasa, Jakarta harus terus berupaya dan memposisikan diri sebagai kota jasa yang kompetitif baik dalam skala regional dan global.

"Dukungan sarana dan prasarana kota yang memadai, berstandar internasional dengan manajemen profesional, tertata dan terintegrasi turut mendukung pemenuhan kebutuhan hunian warga yang layak dan terjangkau," tutur Ariza.

Dalam hal ini, seluruh pelaku pembangunan agar ikut serta mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kota Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan, dari pembangunan fisik sampai kehidupan manusianya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menuturkan bahwa Pemprov DKI telah berkomitmen menempatkan Jakarta sebagai kota kolaborasi, pembangunan tidak hanya pemerintah saja, tapi seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha lainnya.

Oleh sebab itu, pemenuhan perumahan dan permukiman dilakukan secara aktif, responsif dan kolaboratif. Pembangunan hunian di Jakarta ke depan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk tempat tinggal, tapi juga memenuhi pokok-pokok penyediaan perumahan yang memadai.

"Pemprov DKI terus membuka diri untuk berkolaborasi dalam hal ini dengan seluruh pelaku pembangunan diharapkan dapat ikut serta mewujudkan kebutuhan kota Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan dari pembangunan fisik hingga manusia," ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Pengembangan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys, menambahkan pihaknya terus mengebut sejumlah proyek pembangunan rumah susun sewa di Ibu kota untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat mendapatkan hunian murah dan berkelanjutan dapat terpenuhi.

"FGD digelar sebagai media bagi seluruh stakeholder terkait guna memberikan saran dan masukan yang baik dalam percepatan implementasi SKBG satuan rusun di DKI Jakarta. Kami berkomitmen mendukung dalam implementasi aturan tersebut," pungkas dia.