Tren Ketua Umum Bermasalah dan Ancaman PPP di Pemilu 2024

Kunto yang menjabat direktur eksekutif lembaga survei KedaiKOPI ini juga menegaskan dari hasil survei terkini, elektabilitas PPP masih belum menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Ia khawatir PPP tidak bisa memenuhi ambang batas parlemen alias tidak bisa lolos pada pemilu 2024 mendatang.

Kendati demikian, PPP diakui Kunto masih punya basis massa tradisional, pemilih ideologis yang sudah turun temurun. Namun PPP punya pekerjaan rumah yang berat untuk meyakinkan pemilih PPP agar mereka kembali bisa lolos di Pemilu berikutnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ia menilai PPP harus bekerja keras lantaran saat ini elektabilitasnya terus menurun.

"Survei terakhir kita menyebutkan suara PPP hanya sekitar 2,9 persen saja," ungkap Adi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/8).

Penurunan elektabilitas PPP juga sesuai dengan hasil survei Litbang Kompas. Disebutkan bahwa elektabilitas PPP berada pada 2 persen pada bulan Juni 2022. Angka ini menurun dibanding pada Januari lalu dengan jumlah 2,8 persen.

Apalagi ditambah konflik internal yang tak berkesudahan, Adi yakin ancaman PPP tak bisa melenggang ke Senayan bisa terjadi.

Dengan demikian, Ketum PPP Suharso Monoarfa menurutnya harus segera bertindak sebijak mungkin agar meredam suara sumbang atau gejolak dalam partai mereka. Terlebih saat ini sudah mendekati kontestasi politik 2024.

Lihat Juga : Waketum PPP Terkejut Pimpinan Majelis Minta Suharso Monoarfa Mundur

"Kalau hasil survei belum sampai 1-2 persen suara, artinya belum aman dan PPP butuh kerja keras. Survei itu dilakukan saat kondisi parpol belum melakukan kampanye, tapi angkanya 2 persenan. Maka itu PR besar bagi PPP," kata Adi.

Adi menilai, apabila Suharso tidak segera tanggap, maka bisa saja potensi dualisme atau pecah dua kubu dalam tubuh PPP seperti 2014 silam bisa terulang kembali. Ia menilai ancaman tiga elite PPP yang meminta Suharso mundur tidak bisa dianggap enteng.

"Jadi leadership Suharso yang menentukan nasib partai. Dan PPP adalah parpol paling sering dirundung konflik internal. Konflik merusak solidaritas," kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah mengatakan salah satu cara 'balas dendam' atau bangkit meningkatkan elektabilitas PPP adalah dengan menyelesaikan konflik internal dengan baik, meski hal itu diyakini Adi sulit diwujudkan. 

"Dalam kondisi solid saja misalnya PPP tergopoh-gopoh untuk bisa lolos ke Senayan, apalagi ditambah konflik internal. Kan ada istilah, yang menang jadi abu kalah jadi arang. Jadi sebenarnya dalam konflik itu, menang atau kalah sama-sama kalah, merugi," ujar Adi.

Sebelumnya, Suharso membantah partainya mengalami keretakan setelah tiga pimpinan majelis PPP mendesaknya mundur. Suharso menilai tuntutan itu hanya bentuk dari kesalahpahaman. Dia menilai tiga orang pimpinan majelis itu salah memahami konteks pernyataan soal amplop kiai.

"Oh enggak, enggak (konflik internal PPP), saya kira. Ini kan saya cuma menerimanya sebagai sebuah kesalahpahaman saja," kata Suharso saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/8).

Suharso mengklaim tak bermaksud menghina ulama dengan pidato mengenai amplop kiai. Dia berdalih pernyataan itu merujuk pada peringatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang mengingatkan agar PPP tidak selalu berorientasi kepada uang dalam berpolitik. 

"Kalau secara internal, sudah dijelaskan di beberapa kesempatan. Saya juga bahkan sudah menyatakan permohonan maaf saya, mungkin cara memberi contohnya enggak pas," kata Suharso.

Suharso menyesalkan ada pihak yang memotong video pidato tentang amplop kiai dan memviralkannya. Dia berkata telah sowan ke sejumlah ulama untuk menjelaskan maksud pidato itu.

Lihat Juga : Sekjen soal 3 Elite PPP Desak Ketum Suharso Mundur: Akan Dituntaskan