Mendagri Ancam Copot Pj Kepala Daerah yang Tak Bisa Kendalikan Inflasi

Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian mengancam akan mencopot Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi di daerahnya.

"Kalau dia Pj, itu salah satu bahan dari kita untuk menilai, mengevaluasi, bila perlu ganti. Kalau dia bukan dari Pj, tapi dari Pilkada, kita berikan warning. Supaya masyarakat paham bahwa ini apa pemimpin seperti ini mau dipilih?" ujar Tito saat dijumpai di Kantor Kemendagri, Selasa (30/8).

Pada kesempatan ini, Tito mengimbau kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani inflasi ini.

Tito mengatakan pihaknya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan inflasi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota setiap bulannya.

Nantinya, dapat diketahui mana daerah yang inflasinya tinggi ataupun yang inflasinya rendah.

"Yang tinggi, ya salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform. Buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan, ya kan? Biar masyarakat melihat, siapa pemimpin yang bagus, siapa yang tidak,"

Menurut Tito, masyarakat dapat membaca perfoma masing-masing kepala daerah dari tingkat pengendalian inflasi di daerahnya.

Dia juga menyebut akan menurunkan tim ke daerah yang tingkat inflasinya tinggi.

Ssbelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 4,9 persen pada Juli 2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Inflasi tahunan yang berada di atas 4 persen ini merupakan yang tertinggi sejak 2017.

Presiden Jokowi juga mengakui inflasi sedang menjadi momok bagi semua negara, termasuk Indonesia. Inflasi melonjak karena harga pangan dan energi meningkat drastis setelah perang Rusia-Ukraina.

Harga minyak mentah dunia bahkan sempat tembus US$100 per barel. Hal itu membuat harga BBM non subsidi dan avtur ikut meningkat. Alhasil, harga tiket pesawat semakin mahal.