PKS Ingatkan Tito: Jangan Main-main Tunjuk Pj Pengganti Anies

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak main-main dalam menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Mardani mengatakan sosok Pj Gubernur DKI yang ditunjuk nantinya harus netral pada Pemilu maupun Pilkada 2024 mendatang.

Lihat Juga : Penjelasan Putri Candrawathi Terbaring di Ranjang saat Rekonstruksi

"Jangan bermain-main dengan memilih Pj yang akan bersikap tidak netral baik di pileg, pilpres, maupun di pilkada, karena DKI ini seperti akuarium. Saya yakin dari jajaran pak menteri ada banyak juga yang bisa dilihat untuk mendapatkan perhatian Pak Menteri," kata Mardani dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Tito dan jajaran KPU, Bawaslu, serta DKPP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).

Mardani menyebut nama Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan Tito ke Presiden Jokowi juga harus sosok yang profesional dan berpengalaman.

"Berharap Pak Menteri, pemerintah dalam hal ini betul-betul memilih Pj Gubernur DKI yang profesional, yang netral dan betul-betul berpengalaman," ujarnya.

Lihat Juga : Penampakan TKP Kecelakan Maut di Depan SDN Kota Baru Bekasi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum memiliki rekomendasi nama-nama calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Tito mengatakan pihaknya juga belum meminta masukan kepada DPRD DKI maupun kementerian dan lembaga lainnya terkait Pj Gubernur Jakarta.

"Belum. Sampai hari ini belum ada masukan. Biasanya kan nanti minta masukan dari DPRD juga," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).

Tito menjelaskan akan memulai proses pencarian Pj DKI pada bulan depan. Menurutnya, saat ini pihaknya masih fokus mencari Pj untuk gubernur yang habis masa jabatannya pada September.

Lihat Juga : Beda Versi Animasi Polri dan Pengakuan Bharada E yang Diungkap Kapolri

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta sepakat menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada 13 September.

"Berdasarkan masukan dari pimpinan dan anggota Bamus, telah disepakati rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 pada 13 September mendatang," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/8).

Pras menjelaskan penjadwalan paripurna tersebut merupakan amanat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir masa jabatannya pada 2022.

Menurut Pras dalam surat edaran itu disebutkan bahwa DPRD paling lambat harus menggelar paripurna mengumumkan pemberhentian Anies-Riza 30 hari sebelum keduanya menyelesaikan masa jabatan.

Anies-Riza akan mengakhiri jabatan kepala daerah DKI periode 2017-2022 pada 16 Oktober mendatang.