Buruh Tuntut Gubernur Terbitkan Rekomendasi Tolak Kenaikan BBM
Puluhan ribu buruh yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia diklaim bakal turun ke jalan memprotes kenaikan harga BBM pada besok, Selasa (6/9).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya menuntut supaya gubernur-gubernur di Indonesia menerbitkan surat rekomendasi terkait penolakan harga BBM.
Adapun rekomendasi tersebut nantinya bisa dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Aksi puluhan ribu buruh diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, pekerja rumah tangga, buruh migran, miskin kota, organisasi perempuan di 34 provinsi serempak di kantor gubernur," ujar Said kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Senin (5/9).
"Meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden RI dan pimpinan DPR RI untuk menolak kenaikan harga BBM," sambungnya.
Said menambahkan sekitar 3.000 sampai 5.000 buruh di Jabodetabek akan menggelar demonstrasi langsung di depan Gedung DPR. Mereka menuntut DPR supaya membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) BBM agar harga BBM bisa diturunkan.
"Tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan UMK 2023 sebesar 10-13 persen," tegasnya.
Pemerintah baru-baru ini secara resmi menaikkan harga BBM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter; solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter; Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM mendapat respons negatif dari publik.