Massa Buruh Mulai Menyemut di Gedung DPR, Kendaraan Taktis Siaga

CNN Indonesia
Selasa, 06 Sep 2022 11:43 WIB
Massa dari sejumlah aliansi buruh mulai memadati depan kompleks parlemen untuk unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Selasa (6/9). (CNN Indonesia/Thohirin)
Jakarta, CNN Indonesia --

Massa demonstrasi dari sejumlah aliansi buruh mulai memadati depan kompleks parlemen untuk menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Selasa (6/9).

Pantauan CNNIndonesia.com massa mulai memenuhi area depan gerbang utama kompleks parlemen sekitar pukul 11.00 WIB. Sebagian besar massa berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh pimpinan Said Iqbal, serta sejumlah organisasi buruh lain di bawahnya.

Massa aksi membawa sejumlah atribut penolakan mereka terhadap keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9).

Selain itu, massa dalam aksinya juga membawa tuntutan agar pemerintah segera mencabut UU Omnibus Law dan segera menaikkan UMK/UMSK.

Mereka menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terlalu memaksakan dan hanya menyusahkan kehidupan masyarakat.

Sementara itu, polisi telah menyiagakan belasan kendaraan taktis di halaman atau balik gerbang utama kompleks parlemen. Polisi juga memasang kawat berduri di sekitar sepanjang pagar hingga gerbang.

Unjuk rasa massa buruh ini menyebabkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kompleks parlemen, seperti Jalan Gatot Subroto mulai Semanggi, hingga Jalan Pemuda tersendat.

Polisi hingga kini belum melakukan rekayasa lalu lintas atau menutup sementara ruas jalan yang digunakan untuk unjuk rasa massa buruh.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebelumnya menyebut aksi hari ini di depan DPR dan sejumlah titik di Jabodetabek akan diikuti 3.000 sampai 5.000 peserta.

Pihaknya menuntut DPR membentuk panitia kerja atau panitia khusus BBM DPR RI agar harga BBM diturunkan. Selain menolak kenaikan BBM, buruh juga menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah menaikkan UMK 2023 sebesar 10-13 persen.

"Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur. Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," katanya.

(wis/thr/wis)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK