M Taufik Sebut Heru Budi & Marullah Penuhi Kriteria Pj Gubernur DKI

Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono merupakan sosok yang paling kuat mengisi posisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Taufik berpendapat Heru memenuhi seluruh kriteria sebagai Pj Gubernur DKI, di antaranya memahami persoalan Jakarta dan mengerti seluk beluk di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Heru juga dinilai memiliki kompetensi dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Heru paham DKI, punya kompetensi tentang DKI, pernah di DKI Jakarta, dan punya kedekatan yang lebih dengan presiden," kata Taufik saat dihubungi, Jumat (9/9).

Heru memang lama berkarier di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tercatat ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014 dan setahun berselang ia mengemban posisi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Selain itu, Heru juga disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan Jokowi. Pasalnya, kariernya melonjak selama Jokowi memimpin Jakarta.

Namun, menurut Taufik sosok lain yang memiliki peluang cukup besar menggantikan Anies yakni Sekda DKI Marullah Matali. Sama dengan Heru, Marullah menurut Taufik juga memiliki empat kriteria yang ia sampaikan.

"Sekda punya kriteria empat-empatnya, tapi Heru menurut saya lebih dekat," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Di luar nama Heru dan Marullah, Taufik sempat menyinggung dua nama lainnya, salah satunya Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro. Namun, Taufik menilai Juri punya pengalaman mengelola Pemprov DKI Jakarta.

"Juri tidak punya pengalaman mengelola Pemprov DKI Jakarta. (Tapi) Juri punya kedekatan juga dengan Jokowi," katanya.

Satu nama lainnya yakni Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Menurut Taufik nama Bahtiar baru-baru ini muncul ke permukaan, tetapi ia tak yakin Jokowi bakal memilihnya sebagai Pj Gubernur.

"Dia enggak paham soal Jakarta dan dia juga enggak dekat dengan Jokowi, Mungkin dia punya kompetensi soal pemerintahan, tapi kan soal Jakarta, enggak boleh lagi Pj belajar soal Jakarta," ujarnya.

Masa jabatan Anies Baswedan di DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Pemerintah nantinya akan menunjuk penjabat gubernur untuk menggantikan Anies.

Sesuai UU Pilkada, Pj Gubernur DKI akan menjabat sampai 2024 hingga terpilihnya gubernur dan wakil gubernur definitif.