Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana dalam Konflik PPP

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membantah isu campur tangan istana dalam konflik internal PPP.

Mardiono menampik pengesahan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinannya dipercepat karena perintah Istana. Dia menyebutkan proses bisa cepat karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyediakan layanan daring.

"Oh ndak ada, ndak ada, ndak ada [campur tangan istana]. Karena saya juga tidak pernah melapor dengan Bapak Presiden. Saya juga tidak pernah menelepon Pak Menteri (Menkumhan Yasonna Laoly)," kata Mardiono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).

Mardiono berkata dia memproses pengesahan kepengurusan baru PPP sesuai prosedur. Dia datang ke Kemenkumham untuk menyerahkan berkas.

Setelah itu, perwakilan PPP mengurus pendaftaran secara daring. Menurut Mardiono, semua kekurangan berkas diselesaikan secara daring.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu merasa tak ada perlakuan istimewa dari pemerintah. Dia menilai proses tersebut berjalan sewajarnya.

"Kan kewajiban memberikan pelayanan kepada rakyat yang lebih cepat. Buat saya sih, itu biasa-biasa saja," ujarnya.

Diberitakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP memberhentikan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum. Mukernas PPP pun menunjuk Muhamad Mardiono untuk menduduki kursi ketua umum sementara waktu.

Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan baru PPP. Kemenkumham juga telah mengesahkan kepengurusan baru PPP pada akhir pekan lalu.