Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek) menyebut pergantian posisi ketua umum ke tangan Muhammad Mardiono tak akan berpengaruh pada posisi Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).
Awiek mengklaim pengurus baru PPP di bawah Plt Ketua Umum Mardiono tak memiliki niat untuk mengajukan reshuffle atau kocok ulang kabinet. Ia menyebut reshuffle merupakan kewenangan yang hanya bisa dilakukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Ya, kita belum ke arah sana. Sama sekali kami dari PPP tidak ada niatan untuk mengajukan reshuffle terhadap Pak Suharso," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi reshuffle itu adalah hak prerogatif pemegang mandat dari rakyat. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden," sambungnya.
Untuk itu, pihaknya tidak bakal ikut berkomentar terkait posisi yang diduduki Suharso.
"Karena kita memegang asas, konstitusi kita bahwa itu adalah hak prerogatif dari presiden," katanya.
Seperti diketahui, gejolak di internal PPP muncul usai Suharso Monoarfa sebagai ketum digantikan Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum. Penggantian ini terjadi lewat mekanisme Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang diadakan Mahkamah Partai.
Usai keputusan itu keluar, Suharso menegaskan berulang kali di depan publik tak menerima hasil Rakernas tersebut. Setelahnya, Suharso pun menghadap Presiden Jokowi membicarakan sejumlah persoalan, salah satunya mengenai kondisi PPP.
"Saya tadi banyak bicara soal itu [PPP] dan soal IKN [Ibu Kota Negara baru] ya," kata Suharso di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
Dia pun tak menanggapi lebih jauh soal kepemimpinan Wantimpres Muhamad Mardiono di PPP yang telah diakui pemerintah. Suharso hanya berkata akan menyelesaikan permasalahan internal partainya.
"Nanti saja, saya selesaikan baik-baik," ucapnya.